Berita

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid/Ist

Bisnis

Kopdes Merah Putih Perkuat Ekonomi dari Akar Rumput

SELASA, 22 JULI 2025 | 08:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut positif peluncuran 80.000 unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menilai inisiatif ini sebagai langkah strategis untuk membangun basis ekonomi rakyat dari akar rumput.

“Kopdes Merah Putih bukan sekadar program, melainkan fondasi baru bagi lahirnya tata ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Di sinilah desa didorong bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi subjek utama dalam arsitektur ekonomi nasional,” kata Kholid, seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Selasa, 22 Juli 2025.


Ia menekankan bahwa tantangan terbesar pembangunan Indonesia bukan semata soal angka pertumbuhan, tetapi soal pemerataan dan kemandirian desa. Ketimpangan antara kota dan desa masih menciptakan jurang kesejahteraan yang lebar.

“Koperasi harus tampil sebagai lokomotif ekonomi rakyat. Dengan tata kelola yang amanah dan profesional, Kopdes dapat menjadi pusat produksi, distribusi, dan inovasi berbasis potensi lokal. Dari desa untuk Indonesia,” ujarnya.

Lebih jauh, Kholid mengingatkan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan bagian dari warisan historis dan kultural bangsa.

“Bung Hatta telah meletakkan fondasi koperasi sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme—jalan khas Indonesia. Maka peluncuran Kopdes Merah Putih adalah ikhtiar untuk menunaikan kembali amanat sejarah dan cita-cita para pendiri bangsa,” ungkapnya.

Sekjen PKS juga menegaskan komitmen partainya dalam mengawal keberhasilan program ini dari hulu ke hilir. Mulai dari penguatan regulasi, pengalokasian anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.

“PKS akan mengawasi program ini berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Jangan sampai semangat besar ini terhambat oleh moral hazard, birokrasi yang lambat, atau praktik rente yang mencederai kepercayaan rakyat,” tutup Kholid.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya