Berita

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid/Ist

Bisnis

Kopdes Merah Putih Perkuat Ekonomi dari Akar Rumput

SELASA, 22 JULI 2025 | 08:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut positif peluncuran 80.000 unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menilai inisiatif ini sebagai langkah strategis untuk membangun basis ekonomi rakyat dari akar rumput.

“Kopdes Merah Putih bukan sekadar program, melainkan fondasi baru bagi lahirnya tata ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Di sinilah desa didorong bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi subjek utama dalam arsitektur ekonomi nasional,” kata Kholid, seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Selasa, 22 Juli 2025.


Ia menekankan bahwa tantangan terbesar pembangunan Indonesia bukan semata soal angka pertumbuhan, tetapi soal pemerataan dan kemandirian desa. Ketimpangan antara kota dan desa masih menciptakan jurang kesejahteraan yang lebar.

“Koperasi harus tampil sebagai lokomotif ekonomi rakyat. Dengan tata kelola yang amanah dan profesional, Kopdes dapat menjadi pusat produksi, distribusi, dan inovasi berbasis potensi lokal. Dari desa untuk Indonesia,” ujarnya.

Lebih jauh, Kholid mengingatkan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan bagian dari warisan historis dan kultural bangsa.

“Bung Hatta telah meletakkan fondasi koperasi sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme—jalan khas Indonesia. Maka peluncuran Kopdes Merah Putih adalah ikhtiar untuk menunaikan kembali amanat sejarah dan cita-cita para pendiri bangsa,” ungkapnya.

Sekjen PKS juga menegaskan komitmen partainya dalam mengawal keberhasilan program ini dari hulu ke hilir. Mulai dari penguatan regulasi, pengalokasian anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.

“PKS akan mengawasi program ini berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Jangan sampai semangat besar ini terhambat oleh moral hazard, birokrasi yang lambat, atau praktik rente yang mencederai kepercayaan rakyat,” tutup Kholid.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya