Berita

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid/Ist

Bisnis

Kopdes Merah Putih Perkuat Ekonomi dari Akar Rumput

SELASA, 22 JULI 2025 | 08:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut positif peluncuran 80.000 unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menilai inisiatif ini sebagai langkah strategis untuk membangun basis ekonomi rakyat dari akar rumput.

“Kopdes Merah Putih bukan sekadar program, melainkan fondasi baru bagi lahirnya tata ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Di sinilah desa didorong bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi subjek utama dalam arsitektur ekonomi nasional,” kata Kholid, seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Selasa, 22 Juli 2025.


Ia menekankan bahwa tantangan terbesar pembangunan Indonesia bukan semata soal angka pertumbuhan, tetapi soal pemerataan dan kemandirian desa. Ketimpangan antara kota dan desa masih menciptakan jurang kesejahteraan yang lebar.

“Koperasi harus tampil sebagai lokomotif ekonomi rakyat. Dengan tata kelola yang amanah dan profesional, Kopdes dapat menjadi pusat produksi, distribusi, dan inovasi berbasis potensi lokal. Dari desa untuk Indonesia,” ujarnya.

Lebih jauh, Kholid mengingatkan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan bagian dari warisan historis dan kultural bangsa.

“Bung Hatta telah meletakkan fondasi koperasi sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme—jalan khas Indonesia. Maka peluncuran Kopdes Merah Putih adalah ikhtiar untuk menunaikan kembali amanat sejarah dan cita-cita para pendiri bangsa,” ungkapnya.

Sekjen PKS juga menegaskan komitmen partainya dalam mengawal keberhasilan program ini dari hulu ke hilir. Mulai dari penguatan regulasi, pengalokasian anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.

“PKS akan mengawasi program ini berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Jangan sampai semangat besar ini terhambat oleh moral hazard, birokrasi yang lambat, atau praktik rente yang mencederai kepercayaan rakyat,” tutup Kholid.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Baru 10 Jam, Tulisan SBY Soal Politik Liar Tembus 9 Juta Tayangan di X

Rabu, 04 November 2026 | 20:21

Menag Dorong PTKIN Jadi Pelopor Hilirisasi dan Inovasi Teknologi

Rabu, 04 November 2026 | 20:19

Polri Harus Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik di Kasus Listyo Sigit

Rabu, 04 November 2026 | 20:17

Aturan Penyadapan Ilegal di Indonesia, Ini Ancaman Hukuman bagi Pelaku

Rabu, 04 November 2026 | 20:11

Ketum KNPI Minta Penegak Hukum Serius Usut Dugaan Penyadapan Presiden

Rabu, 04 November 2026 | 20:07

Tanggapan Allianz Setelah Digugat Rp5,2 Miliar di PN Jaksel

Rabu, 04 November 2026 | 20:02

Jorindo Indonesia Gandeng Mubarak Dubai Jalin Kerja Sama Operasi Salvage

Rabu, 04 November 2026 | 19:57

4 Kasus Penyadapan Presiden Indonesia, dari Habibie hingga Prabowo

Rabu, 04 November 2026 | 19:52

BRI Kukuhkan 35 Penerima Beasiswa BRI Fellowship Journalism 2026

Rabu, 04 November 2026 | 19:49

Kasus Intimidasi Meningkat, Dewan Pers Tegaskan Komitmen Lindungi Wartawan

Rabu, 04 November 2026 | 19:48

Selengkapnya