Berita

Deklarasi Netralitas dan Penandatanganan Pakta Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Provinsi Papua/Ist

Politik

Jelang PSU Papua, ASN Dituntut Patuhi Netralitas

SELASA, 22 JULI 2025 | 01:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni memimpin langsung Deklarasi Netralitas dan Penandatanganan Pakta Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Provinsi Papua di Lapangan Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Senin 21 Juli 2025.

Apel akbar ini diikuti oleh seluruh ASN dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Papua.

Fatoni mengatakan, kegiatan ini digelar demi mewujudkan netralitias ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025 pada 6 Agustus mendatang. 


“ASN harus menjaga netralitas, tetap memberikan pelayanan dan menjalankan tugas masing-masing, tidak berpihak kemanapun," kata Fatoni.

Fatoni juga meminta seluruh ASN untuk aktif melakukan sosialisasi dan bersama-sama mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 6 Agustus mendatang dan menjaga iklim kondusif. 

“Kita jangan ikut terprovokasi maupun memprovokasi, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak,” kata Fatoni

Terakhir, Fatoni mengingatkan bahwa sebagai ASN memiliki tanggungjawab besar guna menciptakan iklim kondusif menjelang pelaksanaan PSU. 

“Kita berharap tidak ada PSU lagi, kita berharap setelah tanggal 6 Agustus segera terpilih gubernur dan wakil gubernur sehingga Papua memiliki gubernur definitif,” kata Fatoni.




Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya