Berita

Ilustrasi/Ist

Nusantara

DPRD DKI Bakal Panggil Food Station Dalami Dugaan Beras Oplosan

MINGGU, 20 JULI 2025 | 12:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

DPRD DKI Jakarta dalam waktu dekat akan memanggil manajemen PT Food Station Tjipinang Jaya untuk mengklarifikasi dugaan peredaran beras oplosan yang membuat resah masyarakat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyatakan, pemanggilan dilakukan dalam rapat kerja Komisi B guna meminta penjelasan terkait mutu beras yang dijual perusahaan milik daerah tersebut.

“Kita akan segera mengadakan rapat kerja dengan Food Station di Komisi B dalam rangka menyikapi isu tersebut,” ujar Baco, seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Minggu, 20 Juli 2025.


Menurut politisi Partai Golkar itu, apabila terbukti melakukan pengoplosan beras bermutu di bawah standar premium, maka Pemprov DKI harus memberikan sanksi tegas kepada PT Food Station.

“Kita akan cari fakta yang sebenarnya, dan kalau benar terjadi, akan kita tindak untuk memberikan efek jera,” tegasnya.

Baco menegaskan pihaknya tidak ingin masyarakat dirugikan, apalagi jika beras dijual dengan harga premium namun kualitasnya setara beras medium.

“Pemprov DKI concern akan hal ini, intinya jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov DKI masih menunggu hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh kepolisian bersama Kementerian Pertanian (Kementan).

Sebelumnya, Kementan mengungkap bahwa beras produksi PT Food Station yang dijual dengan merek Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos tidak memenuhi standar mutu beras premium. Hasil itu diperoleh dari pengujian laboratorium di lima lokasi berbeda.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, menyebut produk tersebut juga dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga berpotensi merugikan konsumen.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya