Berita

Ilustrasi/Ist

Nusantara

DPRD DKI Bakal Panggil Food Station Dalami Dugaan Beras Oplosan

MINGGU, 20 JULI 2025 | 12:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

DPRD DKI Jakarta dalam waktu dekat akan memanggil manajemen PT Food Station Tjipinang Jaya untuk mengklarifikasi dugaan peredaran beras oplosan yang membuat resah masyarakat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyatakan, pemanggilan dilakukan dalam rapat kerja Komisi B guna meminta penjelasan terkait mutu beras yang dijual perusahaan milik daerah tersebut.

“Kita akan segera mengadakan rapat kerja dengan Food Station di Komisi B dalam rangka menyikapi isu tersebut,” ujar Baco, seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Minggu, 20 Juli 2025.


Menurut politisi Partai Golkar itu, apabila terbukti melakukan pengoplosan beras bermutu di bawah standar premium, maka Pemprov DKI harus memberikan sanksi tegas kepada PT Food Station.

“Kita akan cari fakta yang sebenarnya, dan kalau benar terjadi, akan kita tindak untuk memberikan efek jera,” tegasnya.

Baco menegaskan pihaknya tidak ingin masyarakat dirugikan, apalagi jika beras dijual dengan harga premium namun kualitasnya setara beras medium.

“Pemprov DKI concern akan hal ini, intinya jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov DKI masih menunggu hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh kepolisian bersama Kementerian Pertanian (Kementan).

Sebelumnya, Kementan mengungkap bahwa beras produksi PT Food Station yang dijual dengan merek Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos tidak memenuhi standar mutu beras premium. Hasil itu diperoleh dari pengujian laboratorium di lima lokasi berbeda.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, menyebut produk tersebut juga dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga berpotensi merugikan konsumen.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya