Berita

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Soal Tarif AS 19 Persen, Ketua BKSAP: Ini Pilihan Terbaik

SABTU, 19 JULI 2025 | 15:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seluruh elemen masyarakat diajak untuk bersikap husnudzan atau berprasangka baik dalam melihat kebijakan tarif impor Amerika Serikat untuk produk-produk dari Indonesia, dari sebelumnya akan dikenakan tarif 32 persen menjadi hanya 19 persen. 

Sebab, keputusan itu merupakan langkah strategis di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.

“Kita perlu husnudzan bahwa kebijakan tarif ini adalah pilihan terbaik yang bisa diambil pemerintah saat ini, keputusan ini tentu tidak diambil secara gegabah,” ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Sabtu 18 Juli 2025. 


Meski begitu, kata Mardani, kebijakan tarif tersebut perlu diimbangi dengan langkah nyata dalam pengelolaan anggaran negara agar dampaknya optimal dan berkeadilan. 

“Belanja negara harus diarahkan secara efektif dan efisien, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penguatan infrastruktur transportasi logistik nasional, termasuk pengadaan armada seperti pesawat Boeing,” ujarnya. 

Menurut Politisi PKS ini, belanja yang tepat sasaran tidak hanya akan memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional.

Di saat yang sama, kata Mardani, tantangan global juga harus dijawab dengan terobosan baru di sektor ekspor. Diversifikasi pasar menjadi kunci penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat. 

“Indonesia perlu memperluas akses ekspor ke negara-negara mitra strategis lainnya, termasuk negara-negara anggota BRICS,” kata Mardani. 

Atas dasar itu, Mardani menilai keputusan untuk bergabung dalam forum BRICS merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bagian dari strategi memperluas pengaruh ekonomi Indonesia di tingkat global. 

Selain itu, perkembangan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) juga membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi.

Menurut Mardani, sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin, efisiensi anggaran yang tepat sasaran, dan ekspansi pasar yang inovatif akan menjadi kunci bagi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. 

“Tantangan global harus dijawab dengan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Wall Street Menguat Ditopang Kebangkitan Saham Teknologi

Selasa, 10 Februari 2026 | 08:11

Pemerintah Pastikan Beras Nasional Pasok Kebutuhan Jamaah Haji 2026

Selasa, 10 Februari 2026 | 08:07

KPK Akan Panggil Lasarus dan Belasan Anggota Komisi V DPR Terkait Kasus Suap DJKA

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:49

Harga Emas Dunia Melejit, Investor Antisipasi Kebijakan The Fed 2026

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:36

Menhaj Luncurkan Program Beras Haji Nusantara

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:18

Raja Charles Siap Dukung Penyelidikan Polisi soal Hubungan Andrew dan Epstein

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:15

Prabowo Paham Cara Menangani Kritik

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:09

Saham UniCredit Melejit, Bursa Eropa Rebound ke Level Tertinggi

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:00

Suara Sumbang Ormas

Selasa, 10 Februari 2026 | 06:57

Dirut BPR Bank Salatiga Tersangka Korupsi Kredit Fiktif

Selasa, 10 Februari 2026 | 06:40

Selengkapnya