Berita

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Soal Tarif AS 19 Persen, Ketua BKSAP: Ini Pilihan Terbaik

SABTU, 19 JULI 2025 | 15:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seluruh elemen masyarakat diajak untuk bersikap husnudzan atau berprasangka baik dalam melihat kebijakan tarif impor Amerika Serikat untuk produk-produk dari Indonesia, dari sebelumnya akan dikenakan tarif 32 persen menjadi hanya 19 persen. 

Sebab, keputusan itu merupakan langkah strategis di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.

“Kita perlu husnudzan bahwa kebijakan tarif ini adalah pilihan terbaik yang bisa diambil pemerintah saat ini, keputusan ini tentu tidak diambil secara gegabah,” ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Sabtu 18 Juli 2025. 


Meski begitu, kata Mardani, kebijakan tarif tersebut perlu diimbangi dengan langkah nyata dalam pengelolaan anggaran negara agar dampaknya optimal dan berkeadilan. 

“Belanja negara harus diarahkan secara efektif dan efisien, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penguatan infrastruktur transportasi logistik nasional, termasuk pengadaan armada seperti pesawat Boeing,” ujarnya. 

Menurut Politisi PKS ini, belanja yang tepat sasaran tidak hanya akan memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional.

Di saat yang sama, kata Mardani, tantangan global juga harus dijawab dengan terobosan baru di sektor ekspor. Diversifikasi pasar menjadi kunci penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat. 

“Indonesia perlu memperluas akses ekspor ke negara-negara mitra strategis lainnya, termasuk negara-negara anggota BRICS,” kata Mardani. 

Atas dasar itu, Mardani menilai keputusan untuk bergabung dalam forum BRICS merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bagian dari strategi memperluas pengaruh ekonomi Indonesia di tingkat global. 

Selain itu, perkembangan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) juga membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi.

Menurut Mardani, sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin, efisiensi anggaran yang tepat sasaran, dan ekspansi pasar yang inovatif akan menjadi kunci bagi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. 

“Tantangan global harus dijawab dengan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

UPDATE

Perlindungan Orang Utan Kalimantan dari Karhutla Terus Diperkuat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:43

Benarkah Hari Kliwon Lebih Rawan Kecelakaan?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:17

Lindungi Kehidupan Nelayan, KKP Segel Tambak Udang Tak Berizin di Karimunjawa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:46

Pasis Dikreg Seskoad Peroleh Doktrin Kepemimpinan dari Wapang TNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:20

Dampak MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:57

Ekonomi Biru Dijaga, Nelayan Disejahterakan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:40

Peradi Profesional Dukung Langkah Presiden Bersih-bersih Mafia Tambang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:16

DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:59

Staf Ahli Kapolri Pastikan Penanganan Maksimal Kabut Asap di Kalteng

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:43

Kepala BRAN dan Menteri PKP Bidik Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:20

Selengkapnya