Berita

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Soal Tarif AS 19 Persen, Ketua BKSAP: Ini Pilihan Terbaik

SABTU, 19 JULI 2025 | 15:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seluruh elemen masyarakat diajak untuk bersikap husnudzan atau berprasangka baik dalam melihat kebijakan tarif impor Amerika Serikat untuk produk-produk dari Indonesia, dari sebelumnya akan dikenakan tarif 32 persen menjadi hanya 19 persen. 

Sebab, keputusan itu merupakan langkah strategis di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.

“Kita perlu husnudzan bahwa kebijakan tarif ini adalah pilihan terbaik yang bisa diambil pemerintah saat ini, keputusan ini tentu tidak diambil secara gegabah,” ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Sabtu 18 Juli 2025. 


Meski begitu, kata Mardani, kebijakan tarif tersebut perlu diimbangi dengan langkah nyata dalam pengelolaan anggaran negara agar dampaknya optimal dan berkeadilan. 

“Belanja negara harus diarahkan secara efektif dan efisien, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penguatan infrastruktur transportasi logistik nasional, termasuk pengadaan armada seperti pesawat Boeing,” ujarnya. 

Menurut Politisi PKS ini, belanja yang tepat sasaran tidak hanya akan memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional.

Di saat yang sama, kata Mardani, tantangan global juga harus dijawab dengan terobosan baru di sektor ekspor. Diversifikasi pasar menjadi kunci penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat. 

“Indonesia perlu memperluas akses ekspor ke negara-negara mitra strategis lainnya, termasuk negara-negara anggota BRICS,” kata Mardani. 

Atas dasar itu, Mardani menilai keputusan untuk bergabung dalam forum BRICS merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bagian dari strategi memperluas pengaruh ekonomi Indonesia di tingkat global. 

Selain itu, perkembangan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) juga membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi.

Menurut Mardani, sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin, efisiensi anggaran yang tepat sasaran, dan ekspansi pasar yang inovatif akan menjadi kunci bagi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. 

“Tantangan global harus dijawab dengan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya