Berita

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Soal Tarif AS 19 Persen, Ketua BKSAP: Ini Pilihan Terbaik

SABTU, 19 JULI 2025 | 15:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seluruh elemen masyarakat diajak untuk bersikap husnudzan atau berprasangka baik dalam melihat kebijakan tarif impor Amerika Serikat untuk produk-produk dari Indonesia, dari sebelumnya akan dikenakan tarif 32 persen menjadi hanya 19 persen. 

Sebab, keputusan itu merupakan langkah strategis di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.

“Kita perlu husnudzan bahwa kebijakan tarif ini adalah pilihan terbaik yang bisa diambil pemerintah saat ini, keputusan ini tentu tidak diambil secara gegabah,” ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Sabtu 18 Juli 2025. 


Meski begitu, kata Mardani, kebijakan tarif tersebut perlu diimbangi dengan langkah nyata dalam pengelolaan anggaran negara agar dampaknya optimal dan berkeadilan. 

“Belanja negara harus diarahkan secara efektif dan efisien, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penguatan infrastruktur transportasi logistik nasional, termasuk pengadaan armada seperti pesawat Boeing,” ujarnya. 

Menurut Politisi PKS ini, belanja yang tepat sasaran tidak hanya akan memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional.

Di saat yang sama, kata Mardani, tantangan global juga harus dijawab dengan terobosan baru di sektor ekspor. Diversifikasi pasar menjadi kunci penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat. 

“Indonesia perlu memperluas akses ekspor ke negara-negara mitra strategis lainnya, termasuk negara-negara anggota BRICS,” kata Mardani. 

Atas dasar itu, Mardani menilai keputusan untuk bergabung dalam forum BRICS merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bagian dari strategi memperluas pengaruh ekonomi Indonesia di tingkat global. 

Selain itu, perkembangan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) juga membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi.

Menurut Mardani, sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin, efisiensi anggaran yang tepat sasaran, dan ekspansi pasar yang inovatif akan menjadi kunci bagi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. 

“Tantangan global harus dijawab dengan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya