Putusan Pemisahan Pemilu Melampaui Kewenangan MK

Pimpinan Komisi II DPR RI mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029.

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan bahwa putusan tersebut patut dikritik karena telah membuat norma baru. Karena MK telah melampaui kewenangan dan melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"(MK) Melampaui kewenangan yang diberikan, baik oleh UUD maupun oleh UU MK sendiri," kata Zulfikar dalam acara Diskusi Publik Nasional bertajuk “Menata Ulang Keserentakan Pemilu” di The Sultan Hotel, Jakarta, pada Jumat 18 Juli 2025. 

Meski begitu, Zulfikar menyebut bahwa putusan nersifat final and binding, sebagaimana tercantum UU MK. 

Oleh karenanya, ia menyatakan bahwa DPR selaku pembuat UU harus melaksanakan segala putusan MK.

"Maka, kita tidak hanya menghormati, mengapresiasi. Tapi apapun harus kita laksanakan. Kalau memang kita setuju dengan itu (sifat MK final and binding), maka yang kita lakukan adalah mencari cara agar itu bisa kita laksanakan," kata Legislator Golkar ini.

Tapi di sisi lain, kata Zulfikar, pembuat UU perlu mencari cara untuk melaksanakan putusan MK agar tidak bertentangan dengan UUD. 

Bukan dengan menolak, apalagi mengatakan bertentangan, melanggar. Bukan. wong kita setuju final and binding," ujarnya.

"Kalau setuju final and binding harus ditaati, ditaati itu berarti dijalankan," demikian Zulfikar.