Para pengunjuk rasa memegang foto Nick Adams saat protes di luar Kedutaan Besar AS di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, 18 Juli 2025/Net
Puluhan demonstran turun ke jalan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Jumat, 18 Juli 2025, untuk memprotes pencalonan Nick Adams sebagai Duta Besar AS untuk Malaysia.
Nick Adams, seorang warga naturalisasi AS asal Australia yang dikenal luas sebagai influencer konservatif dengan citra alpha male, dituding memiliki pandangan anti-Islam.
Penunjukannya memicu reaksi keras di negara mayoritas Muslim itu. Muhammad Izuan Ahmad Kasim, anggota Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan penolakan dalam pidato orasi di hadapan massa.
“Tugas seorang duta besar adalah menjadi jembatan antara dua negara dan kami tidak ingin orang tersebut justru menjadi orang yang menghancurkan jembatan itu,” tegasnya, seperti dimuat
Reuters.
Protes ini dipimpin oleh sejumlah pemimpin pemuda dari koalisi pemerintahan Anwar, yang juga menyerahkan nota keberatan kepada pihak kedutaan.
Mereka menilai Adams membawa retorika memecah belah dan tidak pantas mewakili Washington di negara yang sangat menjunjung harmoni etnis dan agama.
“Retorika yang digunakan Adams dalam unggahan media sosialnya, baik yang menyerang Islam maupun mendukung agresi Israel di Gaza, telah menyinggung perasaan umat Muslim dan rakyat Malaysia pada umumnya. Ini tidak bisa diterima,” tegas salah satu koordinator aksi.
Adams dikenal karena unggahannya yang kontroversial di media sosial, kerap menyerang kelompok liberal, komunitas Muslim, dan mendukung penuh kebijakan militer Israel.
Sosoknya telah menjadi simbol konservatisme agresif yang bertolak belakang dengan prinsip diplomasi damai yang diharapkan dari seorang duta besar.
Pencalonannya datang di saat hubungan dagang Malaysia-AS sedang berada di titik krusial.
Malaysia memiliki waktu hingga 1 Agustus untuk menyepakati perjanjian dagang dengan Washington agar terhindar dari bea tarif 25 persen atas ekspor ke Amerika Serikat.
Menanggapi situasi tersebut, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan bahwa pemerintah Malaysia akan berhati-hati dalam menyikapi pencalonan Adams.
“Masih terlalu dini dalam proses untuk memutuskan penunjukan Adams, tetapi pemerintah akan mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Pada saat yang sama, kami akan berusaha melindungi hubungan baik antara Malaysia dan Amerika Serikat,” kata Anwar.
Para demonstran juga mendesak pemerintah untuk menggunakan hak prerogatifnya berdasarkan Konvensi Wina untuk menolak Adams sebagai utusan resmi AS.
Berdasarkan konvensi tersebut, negara penerima memiliki hak menolak penunjukan duta besar tanpa memberikan alasan.
Sementara itu, juru bicara pemerintah Malaysia, Fahmi Fadzil, mengungkapkan bahwa hingga kini kabinet belum menerima pemberitahuan resmi dari Washington mengenai pencalonan Adams.
Nick Adams sendiri belum memberikan tanggapan atas protes ini, dan pencalonannya masih menunggu persetujuan Senat AS, yang saat ini dikuasai Partai Republik.
