Berita

Presiden Brasil, Lula da Silva/Net

Global

Lula Gertak Trump: Brasil Tak Akan Tunduk pada Tarif AS

JUMAT, 18 JULI 2025 | 12:34 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva secara tegas membalas ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan akan mengenakan tarif tinggi terhadap barang-barang dari Brasil.

Dalam pernyataannya, Lula menolak keras pendekatan sepihak dari Washington dan memperingatkan terhadap bangkitnya diplomasi bergaya imperialis.

Dalam wawancara dengan CNN pada Kamis, 17 Juli 2025, Lula mengaku terkejut dengan nada dan isi pernyataan Trump yang mengancam tarif impor sebesar 50 persen, serta ikut campur dalam proses hukum mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro.


“Bagi saya, ini mengejutkan, bukan hanya nilai tarif itu, tetapi juga bagaimana tarif itu diumumkan. Kita tidak boleh membiarkan Presiden Trump lupa bahwa ia dipilih untuk memerintah AS, bukan untuk menjadi kaisar dunia," ujar Lula.

Tarif 50 persen yang diusulkan Trump dinilai sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasionalis yang dapat berdampak besar bagi Brasil, negara dengan sektor ekspor pertanian dan industri yang besar. 

Namun Lula dengan tegas menyatakan bahwa Brasil tidak akan tunduk pada tekanan eksternal.

“Brasil harus mengurus Brasil dan mengurus rakyat Brasil, bukan mengurus kepentingan pihak lain. Kami menerima negosiasi, bukan pemaksaan" tegasnya. 

Ketegangan meningkat setelah Trump mengkritik persidangan Jair Bolsonaro, sekutu politik dekatnya, yang sedang diadili atas dugaan upaya pembatalan hasil pemilu 2022. Trump bahkan menyerukan agar dakwaan terhadap Bolsonaro dibatalkan, langkah yang langsung ditampik oleh Lula.

Para pejabat Brasil pun menilai komentar Trump sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum dan demokrasi internal negara tersebut.

Ketegangan antara kedua negara juga dipicu oleh meningkatnya peran Brasil dalam BRICS, aliansi negara-negara berkembang yang mencakup Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. 

Trump menuding aliansi tersebut “anti-Barat” dan berusaha melemahkan sistem keuangan global.

Namun Lula membela keikutsertaan Brasil dalam BRICS sebagai bentuk kebijakan luar negeri yang mandiri dan sejalan dengan kepentingan nasional.

“Partisipasi kami di BRICS adalah hak kedaulatan kami. Kami akan mencari kemitraan yang membantu pembangunan Brasil," kata Lula.

Dengan pesan yang jelas dan tajam, Lula menegaskan bahwa Brasil akan menentukan arah kebijakannya sendiri, bebas dari tekanan kekuatan besar.

"Brasil bukan negara jajahan. Kami akan berjalan dengan kepala tegak, dan dengan cara kami sendiri,” tutup Lula.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya