Legislator Golkar Curiga Ada Kartel di Balik Beras Oplosan

Komisi VI DPR RI menduga adanya keterlibatan kartel dalam kasus beras oplosan yang diungkap Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Apalagi, terdapat 212 merek beras yang bermasalah dalam temuan tersebut.

"Bagaimana pengawasan dari Kementerian Perdagangan, ini kok bisa terjadi seperti ini, artinya jangan-jangan Pak Menteri (Budi Santoso) ini ada kartel jalur distribusi dan grosir ini, kok bisa ada oplosan," kata Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto dalam keterangannya, Kamis 17 Juli 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu mengaku kaget dengan adanya temuan beras oplosan tersebut. Ia menyebut kasus ini sangat merugikan masyarakat.

Terlebih, kata Firnando, berdasarkan data yang diungkap Mentan Amran Sulaiman bahwa kerugian negara atas beras oplosan dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp100 triliun.

"Ini sangat merugikan masyarakat, Mentan mendapatkan 80 persen dari sidaknya beras oplosan, 212 perusahaan beras diperiksa oleh polisi, dan Pak Mentan juga memberikan angka 10 tahun terakhir itu kerugian negara bisa Rp100 triliun atas kejadian oplosan ini," kata dia.

Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Tengah (Jateng) I itu berharap Kemendag bisa menjelaskan secara rinci dalam rapat terkait pengawasan dari distribusi beras oplosan tersebut. Firnando kembali mengingatkan jika peredaran beras oplosan itu merupakan kasus yang harus diselesaikan secara serius oleh negara.

"Ini dampaknya langsung ke masyarakat, mana ada orang Indonesia yang enggak makan nasi, semua makan nasi, nah ini kalau misal oplosan begini, terus dampaknya kerusakan hati, ginjal, gangguan pencernaan, dan seterusnya," tandas Firnando.