Pemerintah Harus Penuhi Tanggung Jawabnya Sebelum Terapkan Zero Odol

Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi berharap pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum mengimplementasikan kebijakan Zero Over Dimension Overloading (Odol).

Demikian disampaikan Presiden K-Sarbumusi Nahdlatul Ulama (NU) Irham Ali Saifuddin dalam acara diskusi Forum Keramat yang mengangkat tema “Zero Odol Policy: Siapa yang Diuntungkan?” yang diselenggarakan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat.

Untuk itu, mewakili para sopir logistik, Irham mengingatkan pemerintah agar mempersiapkan data atau rencana teknokratik plan (pendekatan ilmiah dan analisis mendalam) terlebih dulu sebelum menerapkan kebijakan Zero Odol.

“Artinya, tidak lantas memukul, mematikan satu pihak ketika ini sudah kita jalankan. Sementara, pada sisi lain kita sebenarnya nggak siap menjalankannya,” kata Irham dikutip Rabu 16 Juli 2025.

Jadi, lanjutnya, harus ada solusi terhadap dampak yang dimunculkan Zero Odol itu nantinya. Artinya, pemerintah harus menyiapkan atau memperbaiki dulu sistem transportasi yang ada saat ini.

"Begitu juga dari kesiapan masyarakatnya,” kata Irham.

Dengan demikian, menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah sebelum menerapkan Zero Odol ini adalah self-reflection terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Termasuk misalnya, apakah pembangunan infrastruktur jalanan itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak.

“Sebab, kalau dilihat kondisi jalan tol kita saja masih banyak yang berlubang-lubang, bergelombang, dan segala macam. Apalagi di jalan-jalan yang non tol. Nah, ini menjadi tidak adil jika hanya menyalahkan truk-truk Odol sebagai penyebabnya. Kalau kami melihatnya, justru jalan-jalan yang rusak itu menyebabkan kondisi kesehatan kendaraan itu cepat memburuk,” kata Irham.

Kemudian, dia juga mempertanyakan sistem KIR atau pengujian berkala kendaraan bermotor di Kementerian Perhubungan. Apakah itu sudah dijalankan dengan benar atau tidak. Termasuk kajian makro ekonominya seperti apa.

Sampai sekarang misalnya, dia menuturkan bahwa pemerintah tidak memiliki Truck Identification System, yaitu suatu sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mendata truk secara elektronik.

“Truk di Indonesia itu berapa banyak sih totalnya? Itu harus benar-benar didata dari plate numbernya. Itu kan bisa diakses di sistem pemerintah kapan pun. Berapa persen, jenis apa, dan seterusnya,” kata Irham.

Kemudian, lanjutnya, pemerintah juga harus melakukan maintenance pasar logistik di Indonesia itu seperti apa kebutuhanya, stoknya seperti apa, petanya dimana saja.

“Nah, kalau kita sudah memiliki semua datanya, itu kan menjadi lebih enak untuk memutuskan pendekatan apa yang perlu diubah. Makanya truk identification system itu menjadi penting,” pungkas Irham.