Berita

Presiden ke-7 RI  Joko Widodo/Ist

Politik

Dokter Tifa Kasih Tanggapan Telak ke Jokowi soal Agenda Besar di Balik Isu Ijazah Palsu

SELASA, 15 JULI 2025 | 22:20 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma lebih dikenal sebagai  Dokter Tifa merespons omongan Presiden ke-7 RI  Joko Widodo alias Jokowi bahwa ada agenda politik besar di balik kasus tuduhan ijazah palsu hingga usulan pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming.

Dokter Tifa mengatakan, sebenarnya agenda besar politik sudah terjadi sejak 2014 atau 10 tahun lalu.

Agenda besar politik itu, kata Dokter Tifa, antara lain wafatnya lebih dari 800 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019.


"Pemenjaraan ratusan aktivis termasuk Bambang Tri dan Gus Nur, kematian mujahid KM 50, korban 135 orang Kanjuruhan,  dugaan koruptor terbesar dunia OCCRP," kata kata Dokter Tifa melalui akun X pribadinya, dikutip Selasa 15 Juli 2025.

Agenda besar lainnya yang sudah dilakukan Jokowi, menurut Dokter Tifa, adalah rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan Fufufafa.

Berikutnya, lanjut Dokter Tifa, praktik pemalsuan ijazah hingga berakhir di pembakaran habis Pasar Pramuka Pojok.

"Kebohongan 6000 pesanan Esemka, korupsi Tol MBZ, IKN, Rempang, reklamasi, utang Rp8.000 triliun, dll daftar panjang sekali," kata Dokter Tifa.

Dokter Tifa menekankan, sekarang yang terjadi adalah pembongkaran agenda besar politik yang sudah terjadi 10 tahun oleh semua pihak: ilmuwan, akademisi, ulama, aktivis, politikus, alumni, relawan dan banyak pihak yang bangkit menegakkan kebenaran.

"Jadi siap-siap saja gejala autoimunnya akan timbul hilang timbul hilang terus," pungkas Dokter Tifa.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya