Berita

Presiden ke-7 RI  Joko Widodo/Ist

Politik

Dokter Tifa Kasih Tanggapan Telak ke Jokowi soal Agenda Besar di Balik Isu Ijazah Palsu

SELASA, 15 JULI 2025 | 22:20 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma lebih dikenal sebagai  Dokter Tifa merespons omongan Presiden ke-7 RI  Joko Widodo alias Jokowi bahwa ada agenda politik besar di balik kasus tuduhan ijazah palsu hingga usulan pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming.

Dokter Tifa mengatakan, sebenarnya agenda besar politik sudah terjadi sejak 2014 atau 10 tahun lalu.

Agenda besar politik itu, kata Dokter Tifa, antara lain wafatnya lebih dari 800 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019.


"Pemenjaraan ratusan aktivis termasuk Bambang Tri dan Gus Nur, kematian mujahid KM 50, korban 135 orang Kanjuruhan,  dugaan koruptor terbesar dunia OCCRP," kata kata Dokter Tifa melalui akun X pribadinya, dikutip Selasa 15 Juli 2025.

Agenda besar lainnya yang sudah dilakukan Jokowi, menurut Dokter Tifa, adalah rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan Fufufafa.

Berikutnya, lanjut Dokter Tifa, praktik pemalsuan ijazah hingga berakhir di pembakaran habis Pasar Pramuka Pojok.

"Kebohongan 6000 pesanan Esemka, korupsi Tol MBZ, IKN, Rempang, reklamasi, utang Rp8.000 triliun, dll daftar panjang sekali," kata Dokter Tifa.

Dokter Tifa menekankan, sekarang yang terjadi adalah pembongkaran agenda besar politik yang sudah terjadi 10 tahun oleh semua pihak: ilmuwan, akademisi, ulama, aktivis, politikus, alumni, relawan dan banyak pihak yang bangkit menegakkan kebenaran.

"Jadi siap-siap saja gejala autoimunnya akan timbul hilang timbul hilang terus," pungkas Dokter Tifa.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya