Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/RMOL

Politik

ODGJ akan Terima Bansos Abadi, Ketua DPR: Terpenting Validasi Data

SELASA, 15 JULI 2025 | 16:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut masyarakat dalam kategori difabel, lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) abadi atau seumur hidup.

Ketua DPR RI Puan Maharani berpandangan bahwa yang terpenting  adalah validasi dan verifikasi calon penerima manfaat bansos itu sendiri. 

“Terpenting validasi, verifikasi dan hal-hal yang terkait dengan data itu harus betul-betul didata dulu,” kata Puan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 15 Juli 2025. 


Atas dasar itu, Puan berharap tidak ingin ada polemik lagi perihal bansos. 

“Jadi yang paling penting itu bagaimana memvalidasi dan verifikasi data itu betul-betul untuk dilakukan secara baik,” kata Puan. 

Menurut Puan, jika validasi dan verifikasi secara betul, baru bisa merubah calon penerima manfaat bansos. 

Sebab selama ini, kata Puan, penyaluran bansos yang sudah berjalan malah diubah, sehingga akan membuat calon penerima sebelumnya kecewa. 

Lebih jauh, Puan mendorong pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat bansos. 

“DPR tentu saja akan mendorong pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data dulu,” pungkas Puan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, masyarakat dalam kategori difabel, lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) abadi atau seumur hidup.

“Sampai hari, ini kami berkesimpulan untuk difabel, manusia lanjut usia-manula, sama ODGJ itu abadi, bansos terus," kata Cak Imin di Jakarta, Senin 14 Juli 2025.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya