Jumhur Hidayat: Pendapatan di Bawah 10 Juta Jangan Dipajaki

Daya beli yang rendah berpotensi menimbulkan masalah ekonomi yang serius bagi negara.

Merespons hal tersebut, Ketua Umum DPP KSPSI Mohammad Jumhur Hidayat meminta agar penghasilan rakyat di bawah Rp 10 juta tidak dipajaki.

Penegasan ini dia sampaikan saat mengisi sambutan di acara Musyawarah Unit Serikat Pekerja PT. Astra Daihatsu Motor di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Senin 14 Juli 2025.

"Dengan penghasilan yang kecil itu bila tidak dipajaki lagi lumayan bisa meningkatkan uang yang beredar di masyarakat," kata Jumhur.

Jumhur menekankan bahwa daya beli masyarakat yang rendah akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius. Untuk itu, sejumlah kebijakan yang bertujuan  meningkatkan pendapatan rakyat juga perlu diperbanyak.


Salah satu kebijakan yang sudah baik adalah penetapan harga gabah sebesar Rp6.500 per kg. Ia berharap pengawasan atas kebijakan ini dilakukan dengan baik.

"Bila petani di desa memiliki uang, maka juga akan memunculkan permintaan pasar barang-barang produksi, sehingga industri akan tumbuh," kata Jumhur.

Jumhur juga mengajak kaum buruh Indonesia untuk berjuang memberantas korupsi. Bukan sekadar korupsi anggaran negara, tapi juga korupsi kebijakan yang menghambat pemasukan negara dan pemerataan pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam. 


"Korupsi-korupsi seperti itulah yang menyebabkan rakyat semakin miskin dan menderita," pungkas Jumhur.