Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono/RMOL
Tercapainya kesepakatan politik antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU?CEPA), diapresiasi politisi di DPR.
Adapun, kesepakatan tersebut diumumkan pada Minggu, 13 Juli 2025, di Brussels oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen.
Dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, rampungnya kesepakatan tersebut menandai babak baru hubungan perdagangan dan diplomatik kedua pihak setelah hampir satu dekade dan 19 ronde negosiasi.
"Kesepakatan IEU-CEPA mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun hubungan dagang yang setara, strategis, dan saling menguntungkan," ujar Budisatrio kepada wartawan, pada Selasa 15 Juli 2025.
"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, diplomasi ekonomi Indonesia terbukti dapat dikelola dengan prinsip kolaboratif dalam kerangka perdagangan yang bebas dan adil," imbuhnya.
Budisatrio menilai bahwa IEU-CEPA akan memperluas akses ke pasar Uni Eropa yang berpenduduk lebih dari 450 juta jiwa, serta berpotensi meningkatkan nilai perdagangan dengan Uni Eropa yang selama ini telah mencapai 30 miliar Dolar AS setara dengan Rp480 triliun.
Dengan penerapan tarif nol untuk sekitar 80 persen komoditas ekspor Indonesia, sambungnya, perjanjian itu diproyeksikan mampu mendorong lonjakan ekspor lebih dari 50 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Selain aspek perdagangan dan investasi, Budisatrio juga menyoroti aspek penguatan konektivitas antar warga, khususnya melalui kebijakan visa cascade dari Uni Eropa yang akan mempermudah WNI memperoleh visa Schengen multi-entry.
"Mobilitas manusia adalah bagian tak terpisahkan dari kemitraan strategis. Kemudahan akses visa Schengen multi-entry akan meningkatkan partisipasi warga Indonesia dalam aspek pendidikan, riset, kewirausahaan, dan diplomasi budaya di Eropa," jelasnya.
Dalam kondisi global yang semakin tidak menentu akibat meningkatnya tensi geopolitik, ancaman perang dagang, hingga tren deglobalisasi, Fraksi Gerindra memandang keberhasilan kesepakatan ini merupakan bukti bahwa Indonesia selalu berkomitmen untuk mengutamakan kolaborasi yang setara dan saling menguntungkan.
"Ketika ada pihak yang memilih kebijakan konfrontatif dan proteksionis, Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo justru membuktikan bahwa kerja sama yang berlandaskan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan," demikian Budisatrio.
