Ketua DPP PDIP Said Abdullah/RMOL
Keputusan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional menuai reaksi beragam.
Pasalnya, Hari Kebudayaan Nasional bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden RI Prabowo Subianto yang juga jatuh pada 17 Oktober.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengapresiasi adanya Hari Kebudayaan Nasional.
“Saya mengapresiasi, bahwa akan ada Hari Kebudayaan Nasional,” ujar Said kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 14 Juli 2025.
Adapun mengenai Hari Kebudayaan Nasional yang bertepatan dengan ulang tahun Presiden Prabowo, Said menilai hal tersebut hanya sekadar kebetulan semata.
“Hari Kebudayaan Nasional itu bertepatan dengan hari lahir Bapak Presiden ya kebetulan saja,” kata Ketua Badan Anggaran DPR RI ini.
Atas dasar itu, Said meminta semua pihak untuk tidak berpikiran negatif terlebih dahulu mengenai Hari Kebudayaan Nasional yang ditetapkan Menbud Fadli Zon.
“Tidak perlu tendensius, tidak perlu lah kita ini melebih-lebihkan sesuatu, yang penting substansinya bahwa kita punya Hari Kebudayaan Nasional, kan itu yang paling penting,” kata Said.
“Sehingga dari pusat sampai daerah semua itu memberikan gambaran konkret tentang kearifan lokal budaya masing-masing, kan itu luar biasa,” demikian Said.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon resmi menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025.
Adapun SK tersebut dikeluarkan pada 7 Juli 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dalam SK tersebut dikatakan bahwa Hari Kebudayaan Nasional diharapkan bisa menjadi momen penting untuk memperkuat posisi kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Meski telah ditetapkan sebagai Hari Nasional, namun SK itu juga menyebut bahwa tanggal tersebut tidak masuk dalam hari libur nasional.
"Kebudayaan merupakan bagian dan fondasi, pilar utama, serta instrumen strategis dalam membangun dan menguatkan karakter bangsa," bunyi pertimbangan dalam keputusan menteri tersebut.
