Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Belgia, Sabtu, 12 Juli 2025/Sekretariat Presiden RI

Dunia

Airlangga Bantah Ada Tambahan Tarif 10 Persen Gegara Indonesia Masuk BRICS

MINGGU, 13 JULI 2025 | 10:30 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa tidak ada tambahan tarif 10 persen dari Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia seiring bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok ekonomi BRICS. 

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja di Belgia, Sabtu, 12 Juli 2025 waktu setempat.

Saat ditanya mengenai kabar penerapan tarif baru dari AS, Airlangga menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.


"Jadi pertama, tambahan (tarof 10 persen) itu tidak ada," ujar Airlangga kepada awak media. 

Ia juga menjelaskan bahwa penerapan kebijakan tarif dari AS sebesebesar 32 persen masih dalam tahap penundaan, sembari menunggu penyelesaian proses negosiasi lanjutan antara kedua negara.

"Yang kedua, waktunya adalah kita sebut POS. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada," lanjutnya.

Airlangga menyampaikan bahwa dalam pertemuan sebelumnya di Amerika Serikat bersama U.S. Secretary of Commerce, Howard Lutnick dan United States Trade Representative (USTR), Jamieson Greer telah disepakati bahwa proposal yang diajukan Indonesia sedang dalam tahap pembahasan lanjutan.

"Kemarin dalam pertemuan di Amerika dengan Secretary Lutnick maupun Ambassador Grier dari USTR, itu menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan. Jadi tiga minggu ini diharapkan finalisasi daripada fine tuning daripada proposal dan fine tuning daripada apa yang sudah dipertukarkan," jelasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya