Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Kopdes Merah Putih Harus Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Lokal

MINGGU, 13 JULI 2025 | 07:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih harus mengadopsi konteks lokalitas agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengatakan bukan hal mudah untuk mengembangkan koperasi. Koperasi tumbuh lambat dan kalah cepat dengan usaha swasta, padahal koperasi sangat membantu masyarakat.

“Jadi sudah tepat jika pemerintah turun tangan, namun jangan sampai bersifat top down. Tetap harus sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat. Di sinilah seninya," katanya seperti dikutip redaksi melalui keterangan tertulis, Minggu, 13 Juli 2025.


Ada sejumlah program yang hendak dimasukkan pemerintah dalam Kopdes Merah Putih. Misalnya, soal distribusi gas bersubsidi maupun penyediaan bibit dan pupuk pertanian.

Kendati begitu Gobel mengingatkan bahwa aspek lokalitas dan tema yang sesuai dengan konteks setempat akan ikut menentukan kesuksesan Kopdes Merah Putih.

“Misalnya ada desa penghasil kacang tanah dan masyarakat juga pengrajin usaha olahan kacang tanah. Maka Kopdes harus menjadi bagian dari pengembangan usaha kacang tanah di desa tersebut,” kata anggota DPR dari Daerah Pemilihan Gorontalo tersebut.

Di desa lain, kata Gobel, bisa saja yang dikembangkan adalah pertanian dan usaha pengolahan pisang karena cocok untuk tanaman pisang atau sudah ada tradisi usaha olahan pisang.

“Hal ini terjadi di daerah berbatu atau di pulau terpencil. Hal-hal seperti ini harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan Kopdes. Desa di Indonesia itu kondisinya sangat beragam,” katanya.

Program Koperasi Desa Merah Putih dijadwalkan akan diluncurkan di Klaten, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025. Peluncuran akan dilakukan usai Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke luar negeri. 

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya