Berita

Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden Joko Widodo, Budi Arie Setiadi/Repro

Politik

Ada Tangan-Tangan Gaib Melindungi Budi Arie?

SABTU, 12 JULI 2025 | 13:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparat penegak hukum didesak tidak tebang pilih dalam mengusut kasus pengaman situs judi online

Demi memuaskan rasa keadilan, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul meminta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi segera diperiksa karena namanya sudah jadi langganan disebut di persidangan. 

“Demi rasa keadilan, demi rasa equality before the law alias semua orang berkedudukan sama di mata hukum, aparat penegak hukum wajib memeriksa Budi Arie,” kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 12 Juli 2025. 


Nama Budi Arie sudah sering disebut di dalam fakta persidangan. Jika sampai Budi Arie Setiadi tidak diperiksa, maka jangan kaget penegak hukum makin dirujak publik.

“Jangan-jangan ada tangan tak terlihat yang melindungi dia? Dia menterinya, apalagi dikenal oleh para tersangkanya, masih yakin dia tidak terlibat? Itu kan asumsi publik,” katanya.

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) ini menegaskan, publik sudah cerdas mencerna sebuah peristiwa. Soal kasus pengamanan situs judi online di Kominfo, sulit bagi Budi Arie yang saat itu berkapasitas sebagai menteri tidak mengetahui praktik anak buahnya.  

"Pemeriksaan Budi Arie penting agar stigma publik bisa diluruskan. Tinggal dicek dengan fakta, kalau terlibat ya bagaimana? Kalau tidak terlibat justru bisa menjadi kesempatan Budi Arie membersihkan namanya,” lanjut Adib.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya