Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/RMOL
KPK mengagendakan pemeriksaan pihak swasta untuk mendalami kasus dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR dan Satker Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya memanggil saksi atas nama Taufik Hidayat Lubis.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi, Jumat, 11 Juli 2025.
Pada Kamis kemarin, 10 Juli 2025, tim penyidik KPK juga sudah memeriksa dua PNS, yakni Muhammad Haldun Ryan Muhammad dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Keduanya didalami soal proses penganggaran dua proyek yang dimenangkan tersangka M Akhirun Efendi Siregar selaku Dirut PT Dalihan Natolu Grup dan tersangka M Rayhan Dulasmi Pilang selaku Direktur PT Rona Na Mora.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima dari enam orang yang terjaring OTT sebagai tersangka.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut, Topan Obaja Putra Ginting; Kepala UPTD Gn Tua Dinas PUPR Pemprov Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rasuli Efendi Siregar.
Kemudian PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, Heliyanto; M Akhirun Efendi Siregar; dan Rayhan Dulasmi Pilang.
Adapun proyek di Dinas PUPR Pemprov Sumut yang bermasalah yakni preservasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI tahun 2023 dengan nilai proyek Rp56,5 miliar; preservasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI tahun 2024 dengan nilai proyek Rp17,5 miliar.
Kemudian rehabilitasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI dan penanganan longsoran tahun 2025, dan preservasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI tahun 2025.
Sedangkan proyek pembangunan jalan di Satker PJN Wilayah I Sumut, yaitu proyek pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel dengan nilai proyek Rp96 miliar, dan proyek pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan nilai proyek Rp61,8 miliar.
Sehingga total nilai proyek setidaknya sebesar Rp231,8 miliar.
