Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait/RMOL

Politik

Menteri PKP Minta Tambahan Rp48 Triliun Buat Program 3 Juta Rumah

KAMIS, 10 JULI 2025 | 18:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait minta tambahan anggaran Rp48 triliun untuk program renovasi 3 juta rumah di kawasan kumuh.

“Anggaran untuk 2026 kami mengusulkan sebesar Rp49,854 triliun sehingga pagu indikatif diperlukan tambahan Rp48 triliun,” kata Maruarar di ruang rapat Komisi V DPR, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025.

Menteri yang akrab disapa Ara ini berujar, anggaran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dengan target dua juta unit di tahun 2026 saat ini masih memerlukan dana Rp45,5 triliun.


Sementara dalam pagu anggaran tahun 2025, Kementerian PKP dianggarkan Rp3,46 triliun.

Politisi Gerindra ini menegaskan, tambahan anggaran tersebut semata-mata demi mencapai target pembangunan dan renovasi rumah kumuh.

"Jumlah anggaran tersebut dalam rangka mencapai target pembangunan dan renovasi tiga juta rumah kawasan kumuh sebagai target prioritas pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah 2026,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya