Berita

Rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI Nasaruddin Umar/RMOL

Politik

Sri Mulyani cuma Kasih Kemenag Rp75,2 Triliun, Turun 4,25 Persen

KAMIS, 10 JULI 2025 | 17:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Agama (Kemeag) cuma memperoleh jatah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebesar Rp75.214.061.229.000 untuk tahun anggaran 2026.

Demikian disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis 10 Juli 2025.

“Nilai pagu indikatif ini mengalami penurunan sebesar Rp3.338.067.935.000 atau turun sebesar 4,25 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 Kementerian Agama pasca penataan struktur Kementerian dan Lembaga dan Realokasi,” kata Nasaruddin Umar dalam rapat.


Adapun uraian dari pagu indikatif tahun anggaran 2026 yakni, jenis pengeluaran pertama belanja pekerja operasional yang meliputi gaji pokok dan pegawai dan ASN alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp37.839.917.917.000, sementara indikatifnya tahun anggaran 2026 sebesar Rp40.030.290.000.218.

“Kemudian plusnya Rp2.190.379.241 atau 5,79 persen,” sambungnya. 

Selanjutnya belanja barang operasional yang meliputi operasional perkantoran, daya dan jasa, dan pemeliharaan pada kesatuan kerja sebanyak Rp3.122.299.271.000, sedangkan indikatifnya untuk tahun 2026 Rp2.579.409.920.000 minus Rp542.899.291.000, atau minus 17,39 persen.

Belanja non operasional Rp37.589.941.960.000, sedangkan indikatif tahun 2026 sebesar Rp32.604.384.310.000 minus Rp4.985.597.845.000 atau minus 13,26 persen.

Rupiah murni berkarakteristik operasional yang meliputi BOS, BOPTN, BOP Pendidikan, TGP, TPD, dan Non-ASN Insentif Pendidik Non-ASN Buku Nikah meliputi atau terdiri atas Rp24.534.775.032.000. Sedangkan tahun 2026 mengalami penurunan menjadi Rp24.505.286.148.000 minus Rp29.448.884.000. 

Rupiah murni lainnya berupa bantuan rumah ibadah, jaminan produk halal, insentif, dan peningkatan kompetensi penyuluh, layanan urusan agama, pelaksanaan haji dan umrah, pembangunan dan rehab, satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidikan, dan kegiatan-kegiatan prioritas lain sebagainya itu selain belanja juga berkarakteristik operasional meliputi tahun 2025 Rp5.334.161.869.000. 

Sedangkan pagu indikatif tahun 2026 Rp500.000.000.000 minusnya Rp4.834.160.161.869.




Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya