Berita

Pakar telematika, Roy Suryo/RMOL

Hukum

Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Roy Suryo Minta Hasil Analisanya Batalkan Penyelidikan Bareskrim

RABU, 09 JULI 2025 | 19:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bareskrim Polri diharapkan membatalkan hasil penyelidikannya bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dinyatakan identik.

Sebab dalam proses gelar perkara khusus yang selesai digelar pada Rabu 9 Juli 2025, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menyampaikan hasil analisisnya yang diyakini sulit terbantahkan.

Demikian disampaikan pakar telematika, Roy Suryo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu 9 Juli 2025.


"Apa yang saya persembahkan untuk TPUA, apa yang kami persembahkan untuk ini bisa diterima dan bisa mengubah apa yang kemarin terjadi," kata Roy.

Dalam proses gelar perkara khusus, Roy yakin betul berdasarkan analisa menggunakan Eror Level Analisis (ELA) bahwa ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Jokowi palsu alias tidak identik. 

“Kesimpulan yang pertama hasil dari ELA atau Eror Level Analisis, ijazahnya Joko Widodo itu sudah ada rekayasa atau sudah ada editing," kata Roy.

Roy mengurai bahwa kesimpulan itu didapatkan karena pada proses analisa, ijazah Jokowi menujukan adanya kerusakan pada logo dan pas foto. Sedangkan, jika dikomparasikan dengan hasil analisa ijazah miliknya dengan menggunakan ELA, tidak ada kerusakan apapun. 

"Nah saya uji yang berwana tadi miliknya Jokowi ketika diperiksa pakai ELA, hasilnya apa? Rusak. Jadi ini bukti sudah ada rekayasa, logonya tidak kelihatan lagi, pas fotonya juga tidak kelihatannya lagi," kata Roy.

Selain itu, Roy juga mengklaim telah menggunakan teknologi face comparation untuk menganalisa foto di ijazah Jokowi. Hasilnya, tidak ada kecocokan antara foto di dokumen dengan saat ini. 

"Tapi foto Joko Widodo yang ada di ijazah dan yang ada sekarang adalah not match. Tidak sama. Foto di ijazah tidak sama dengan aslinya sekarang," pungkas Roy.




Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya