Berita

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah/RMOL

Politik

Said Abdullah:

Kebijakan Trump Abaikan Organisasi Keuangan Dunia

RABU, 09 JULI 2025 | 16:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara di dunia telah mengabaikan kebijakan organisasi keuangan internasional.

“PBB sudah tidak dianggap, World Bank sengaja dilemahkan, IMF sami mawon,” kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Rabu 9 Juli 2025.

Said menilai, dengan kebijakan tersebut, maka seluruh negara akan melakukan proteksionis dan negara yang sama kuat akan semena-mena menentukan tarif dagang untuk negara lain yang tidak memiliki kemampuan.


Menurut Said, Amerika Serikat telah mengubur seluruh impian dunia dalam hal ekonomi global dengan adanya tarif resiprokal tersebut.

“Menurut saya Amerika tidak lagi membangun dunia, tapi justru mimpi Amerika itu sebenarnya mengubur masa depan. Kan tidak bisa ada istilah tarif resiprokal, kalau memang arti harfiah Indonesianya itu tarif timbal balik,” kata Said.

Said melihat 185 negara yang mendapatkan tarif resiprokal merupakan tumbal dari Donald Trump.

“Tumbal kepentingan sepihak Amerika, padahal Amerika itu jadi besar, Amerika itu dihormati ketika pasca perang dunia kedua, karena mau membangun bersama-sama,” kata Said.

Ia menambahkan, kebijakan Donald Trump tersebut hanya untuk membangun AS semata, dan negara-negara lain dianggap tidak penting. 

Oleh karena itu, Said berharap Indonesia lebih berhati-hati dalam menyikapi perang dagang AS ini dan mengelola fiskal dengan baik.

“Fondasi ketahanan ekonomi kita lebih diperkuat lagi, kita lebih hati-hati mengelola fiskal kita, dan mari kemudian lakukan deregulasi secepatnya, agar kita menjadi ramah terhadap investor dari luar,” tutup Said.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya