Berita

Donald Trump (Foto Gage Skidmore via Wikimedia Commons)

Bisnis

Prof Syafruddin Karimi: Indonesia Jangan Terlalu Dermawan ke AS

RABU, 09 JULI 2025 | 11:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas Prof Syafruddin Karimi berpandangan Indonesia perlu menjaga marwah bangsa dengan tidak terlalu baik terhadap Amerika Serikat.

Wanti-wanti dia sampaikan menyusul pengenaan tarif resiprokal AS untuk Indonesia sebesar 32 persen yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025.

"Tidak akan ada fair deal dengan Trump. Kita jangan terlalu generous buat Trump, sementara tetap saja dalam kondisi tidak pasti," tegas Prof Syafruddin Karimi kepada wartawan, Rabu 9 Juli 2025.


Ia mengatakan cara Trump memainkan pasar dagang dunia seolah AS menjadi korban dengan menekan seluruh negara agar mengikuti kebijakannya.

"Trump tampilkan AS sebagai korban perdagangan unfair. Namun yang dia mau submissive trade di mana setiap negara berserah diri saja pada kemauan kebijakan Trump secara sepihak," katanya.

"Kalau nanti dia masih belum puas, dia dengan mudah cari kesalahan pada negara lain. AS tak pernah salah," sambungnya.

Prof Syafruddin menyampaikan deal Vietnam dengan AS yang dipersepsikan fair padahal AS mengenakan tarif 20 persen sementara Vietnam harus memberlakukan zero tarif.

Oleh sebab itu, menurut Prof Syafruddin, pemerintah RI tidak perlu melakukan negosiasi dan berharap AS menurunkan tarif.

"Ini yang fair dalam kepala Trump. Bila negara berkoalisi dengan BRICS, Trump mengancam tarif tambahan 10 persen. Negara-negara dunia, khususnya global south jangan pernah terlanjur berharap positif dari AS selama masih dipimpin oleh Trump yang lebih banyak buat kegaduhan, ketidakpastian, dan ketidakstabilan," tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya