Berita

Donald Trump (Foto Gage Skidmore via Wikimedia Commons)

Bisnis

Prof Syafruddin Karimi: Indonesia Jangan Terlalu Dermawan ke AS

RABU, 09 JULI 2025 | 11:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas Prof Syafruddin Karimi berpandangan Indonesia perlu menjaga marwah bangsa dengan tidak terlalu baik terhadap Amerika Serikat.

Wanti-wanti dia sampaikan menyusul pengenaan tarif resiprokal AS untuk Indonesia sebesar 32 persen yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025.

"Tidak akan ada fair deal dengan Trump. Kita jangan terlalu generous buat Trump, sementara tetap saja dalam kondisi tidak pasti," tegas Prof Syafruddin Karimi kepada wartawan, Rabu 9 Juli 2025.


Ia mengatakan cara Trump memainkan pasar dagang dunia seolah AS menjadi korban dengan menekan seluruh negara agar mengikuti kebijakannya.

"Trump tampilkan AS sebagai korban perdagangan unfair. Namun yang dia mau submissive trade di mana setiap negara berserah diri saja pada kemauan kebijakan Trump secara sepihak," katanya.

"Kalau nanti dia masih belum puas, dia dengan mudah cari kesalahan pada negara lain. AS tak pernah salah," sambungnya.

Prof Syafruddin menyampaikan deal Vietnam dengan AS yang dipersepsikan fair padahal AS mengenakan tarif 20 persen sementara Vietnam harus memberlakukan zero tarif.

Oleh sebab itu, menurut Prof Syafruddin, pemerintah RI tidak perlu melakukan negosiasi dan berharap AS menurunkan tarif.

"Ini yang fair dalam kepala Trump. Bila negara berkoalisi dengan BRICS, Trump mengancam tarif tambahan 10 persen. Negara-negara dunia, khususnya global south jangan pernah terlanjur berharap positif dari AS selama masih dipimpin oleh Trump yang lebih banyak buat kegaduhan, ketidakpastian, dan ketidakstabilan," tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya