Berita

Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS)/Ist

Politik

FKMPS: Waspadai Distorsi Sejarah Baru

SELASA, 08 JULI 2025 | 20:42 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) menilai rencana Kementerian Kebudayaan RI untuk menulis ulang sejarah Indonesia sebagai langkah monumental yang layak didukung oleh seluruh komponen bangsa. 

Ketua Dewan Penasehat FKMPS Laksamana (Purn) Tedjo Edhie Pudjiatno mengatakan, hal ini merupakan momentum strategis untuk menyusun narasi sejarah nasional yang lebih Indonesia-sentris dan membangun karakter kebangsaan.

"FKMPS mendukung sepenuhnya agenda penulisan ulang sejarah yang membebaskan narasi bangsa dari glorifikasi terhadap kekuatan luar dan memusatkan pada nilai, peran, serta perjuangan rakyat Indonesia sendiri," kata Tedjo dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Selasa 8 Juli 2025.


Sementara itu, Ketua Dewan Pembina FKMPS Heppy Trenggono mengingatkan, pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam proses penulisan ulang ini. 

Menurut Heppy, penulisan sejarah memerlukan pendekatan yang hati-hati, jujur, dan komprehensif. Proses yang terburu-buru sangat berisiko menghasilkan distorsi baru dan bahkan memicu perpecahan.

“Sejarah tidak boleh ditulis dengan tergesa-gesa. Ia harus ditulis dengan integritas, disusun oleh mereka yang memahami makna bangsa, dan mampu melihat dengan mata hati serta kebijaksanaan,” ujar Heppy.

FKMPS menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah harus dilengkapi dengan tim yang terpercaya dan objektif, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik, terutama para peneliti dan tokoh dari berbagai kalangan yang memiliki kredibilitas akademik dan komitmen kebangsaan.

"Jangan sampai semangat meluruskan sejarah justru melahirkan distorsi baru yang lebih berbahaya," ungkap Heppy.

Intinya, dijelaskan Heppy, FKMPS mengapresiasi dan mendukung inisiatif Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah Indonesia. Namun prosesnya harus dilakukan dengan melibatkan pihak yang lebih luas untuk menjamin penulisan dilakukan dengan jujur.

Heppy memaparkan, FKMPS menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan proses penulisan ulang sejarah ini berjalan dengan integritas, kecermatan, dan keberpihakan total kepada kepentingan bangsa Indonesia.

"Tujuan baik dari pemerintah ini untuk menulis sejarah ini harus kita dukung bersama. FKMPS siap menjadi mitra pemerintah dalam hal ini," pungkas Heppy.

Diketahui, tokoh-tokoh yang tergabung dalam FKMPS antara lain Laksamana (Purn) Tedjo Edhie Pudjiatno, Batara Hutagalung, Heppy Trenggono, Prof. Taufik Abdullah, Prof. Makarim Wibisono, Rudi Gunawan, Prof. Yuddy Chrisnandi,  Mufti Mubarok, Prof Lily Wasitova, Bambang Wiwoho, Laksda (Purn) Surya Wiranto, serta banyak tokoh bangsa lainnya.



Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya