Kejagung dan KPK Diminta Usut Dugaan Rasuah di Bawaslu

Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan mengusut dugaan rasuah di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Desakan tersebut disampaikan sekelompok pemuda mengatasnamakan Insan Muda Indonesia setelah mencium proyek-proyek bermasalah di Bawaslu.

"Kami mendesak KPK dan Kejagung membuka penyidikan atas dugaan korupsi dan mark up dalam proyek pengadaan di Bawaslu tahun anggaran 2024," kata Koordinator Insan Muda, Romario Simbolon, Selasa, 8 Juli 2025.

KPK dan Kejagung juga diminta melakukan audit menyeluruh atas seluruh dokumen kontrak, pelaksanaan pekerjaan, dan realisasi anggaran Bawaslu RI.

"Jika terbukti, menjerat dan memenjarakan pihak-pihak yang terlibat tanpa pandang bulu," tegasnya.

Romario menyoroti salah satu proyek Bawaslu yang rentan bermasalah adalah Sistem Monitoring Information Fusion Center dan Command Center. Sistem yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan pemilu ini justru dirasakan hanya sekadar pemborosan.

"Yang lebih mencengangkan, ada dugaan mark up dan penyimpangan. Bukan kesalahan prosedural belaka, melainkan potret telanjang dari tata kelola anggaran yang rusak," tegasnya.

Di sisi lain, Insan Muda Indonesia masih percaya institusi yang bersih akan mewujudkan demokrasi yang sehat. Jika Bawaslu gagal menjadi penjaga keadilan, maka rakyat yang harus berdiri sebagai pengawas terakhir.

"Negara ini tak butuh sistem canggih yang hanya jadi monumen pengkhianatan. Yang dibutuhkan adalah keberanian menegakkan keadilan," pungkasnya.