Berita

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani/RMOL

Politik

Industri Padat Karya Terancam, Apindo Wanti-wanti Dampak Tarif 32 Persen dari AS

SELASA, 08 JULI 2025 | 16:28 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif 32 persen terhadap produk asal Indonesia dipastikan bakal menekan industri padat karya dalam negeri. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengingatkan, sektor-sektor seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, hingga mainan berpotensi terdampak paling besar karena memiliki pangsa ekspor tinggi ke pasar AS.

“Jika kebijakan tarif tinggi ini benar-benar diberlakukan penuh, tekanan terhadap sektor-sektor itu akan semakin berat, apalagi saat ini indeks manufaktur sedang melemah, biaya produksi meningkat, dan permintaan global melambat,” ujar Shinta dalam keterangan tertulisnya, Selasa 8 Juli 2025.


Shinta menilai, meski ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 10 persen dari total ekspor nasional, dan kontribusi terhadap PDB relatif moderat, dampaknya tetap perlu diwaspadai.

"Risiko penurunan permintaan, masuknya barang murah atau ilegal, serta tingginya biaya berusaha tetap menjadi tantangan nyata yang perlu diantisipasi bersama," tuturnya.

Meski demikian, menurut Shinta pemerintah masih memiliki kesempatan untuk kembali melakukan negosiasi dengan pemerintah Washington.

"Tenggat implementasi tarif pada 1 Agustus menunjukkan bahwa jalur diplomasi tetap terbuka dan peluang untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif masih tersedia," katanya.

Menghadapi situasi ini, Apindo menegaskan pentingnya kekuatan diplomasi ekonomi Indonesia untuk meredam dampak buruk tarif tersebut. 

Selama tiga bulan terakhir, Apindo bersama para pelaku usaha, kata Shinta juga telah aktif memberikan masukan kepada pemerintah guna merumuskan strategi yang tepat.

Beberapa langkah yang diusulkan antara lain, mendorong peningkatan impor komoditas strategis dari AS seperti kapas, jagung, kedelai, dan crude oil untuk menyeimbangkan neraca dagang, serta memperluas ekspor ke pasar non-tradisional agar tidak terlalu bergantung pada pasar AS.

"Dengan langkah diplomasi yang kuat disertai dengan pembenahan iklim berusaha di dalam negeri, kami optimis bahwa Indonesia dapat melalui tantangan ini sesuai harapan," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya