Berita

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani/RMOL

Politik

Industri Padat Karya Terancam, Apindo Wanti-wanti Dampak Tarif 32 Persen dari AS

SELASA, 08 JULI 2025 | 16:28 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif 32 persen terhadap produk asal Indonesia dipastikan bakal menekan industri padat karya dalam negeri. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengingatkan, sektor-sektor seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, hingga mainan berpotensi terdampak paling besar karena memiliki pangsa ekspor tinggi ke pasar AS.

“Jika kebijakan tarif tinggi ini benar-benar diberlakukan penuh, tekanan terhadap sektor-sektor itu akan semakin berat, apalagi saat ini indeks manufaktur sedang melemah, biaya produksi meningkat, dan permintaan global melambat,” ujar Shinta dalam keterangan tertulisnya, Selasa 8 Juli 2025.


Shinta menilai, meski ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 10 persen dari total ekspor nasional, dan kontribusi terhadap PDB relatif moderat, dampaknya tetap perlu diwaspadai.

"Risiko penurunan permintaan, masuknya barang murah atau ilegal, serta tingginya biaya berusaha tetap menjadi tantangan nyata yang perlu diantisipasi bersama," tuturnya.

Meski demikian, menurut Shinta pemerintah masih memiliki kesempatan untuk kembali melakukan negosiasi dengan pemerintah Washington.

"Tenggat implementasi tarif pada 1 Agustus menunjukkan bahwa jalur diplomasi tetap terbuka dan peluang untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif masih tersedia," katanya.

Menghadapi situasi ini, Apindo menegaskan pentingnya kekuatan diplomasi ekonomi Indonesia untuk meredam dampak buruk tarif tersebut. 

Selama tiga bulan terakhir, Apindo bersama para pelaku usaha, kata Shinta juga telah aktif memberikan masukan kepada pemerintah guna merumuskan strategi yang tepat.

Beberapa langkah yang diusulkan antara lain, mendorong peningkatan impor komoditas strategis dari AS seperti kapas, jagung, kedelai, dan crude oil untuk menyeimbangkan neraca dagang, serta memperluas ekspor ke pasar non-tradisional agar tidak terlalu bergantung pada pasar AS.

"Dengan langkah diplomasi yang kuat disertai dengan pembenahan iklim berusaha di dalam negeri, kami optimis bahwa Indonesia dapat melalui tantangan ini sesuai harapan," tandasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya