Berita

Jaksa Agung ST Burhanuddin/Ist

Politik

Rasional Kejagung Unggul dalam Kepercayaan Publik

SELASA, 08 JULI 2025 | 11:16 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) dinyatakan melonjak tajam dalam survei nasional terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Kejagung untuk pertama kalinya dalam satu dekade dinobatkan sebagai institusi penegak hukum yang paling dipercaya rakyat Indonesia.

Survei periode Juni 2025 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai 61 persen, sedikit lebih tinggi dibanding KPK di angka 60 persen dan Polri 54,3 persen.


Pengamat hukum Masriadi Pasaribu menilai lonjakan ini sebagai hasil dari langkah-langkah tegas pemberantasan korupsi yang mendapat dukungan penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, kata Masriadi, ada efek kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang membuat Kejaksaan bekerja konsisten dalam penegakan hukum.

"Korps Adhyaksa dianggap tanpa ragu-ragu untuk menuntaskan perkara," kata Masriadi dalam keterangannya, dikutip Selasa 8 Juli 2025.

Menurutnya, temuan survei LSI Denny JA yang menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik adalah rasional.

“Kejaksaan teratas, ini memang rasional dengan mempertimbangkan bahwa kinerja yang sangat luar biasa,” kata Masriadi.

Ia mencontohkan kasus crude palm oil (CPO), di mana Kejaksaan berhasil mengungkap adanya dugaan mafia peradilan yang melibatkan hakim, pengacara, hingga panitera.

Di sisi lain, Masriadi juga menilai Kejaksaan memaksimalkan pengembalian keuangan negara.

"Jaksa berhasil pulihkan keuangan negara hingga puluhan triliunan," pungkas Masriadi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya