Berita

Ilustrasi/Ist

Publika

Kopdes Merah Putih dan Paksaan

Oleh: Suroto*
SELASA, 08 JULI 2025 | 04:41 WIB

DUNIA hari ini memang banyak yang terkena efek myopik untuk melihat sesuatu itu hanya yang dekat dengannya, seperti melihat koperasi dalam keseharian yang hanya dipahami sebagai organisasi - mikro, bahkan hanya sebagai  jenis jenis badan usaha semata. 

Padahal, koperasi itu bukan hanya urusan imanen, penuhi kebutuhan pragmatis sehari hari tapi juga yang spiritual, transendental...penuhi kewajiban alam untuk ciptakan keadilan dan kemanusiaan.

Koperasi desa yang dari sejak awal bertentangan dengan  prinsip dan nilai koperasi seperti kemandirian, otonomi, demokrasi, partisipasi sadar warga  sebagai kekuatan koperasi agar langgeng, justru sesungguhnya berfungsi meruntuhkan ideologi koperasi. Ciptakan koperasi palsu, quasi koperasi. 


Negara yang ciptakan tekanan struktural untuk melegitimasi Koperasi Desa yang top down dan koersif, memaksa sebagai bentuk koperasi itu sudah cacat dari sejak dikonsep dan teori. Sehingga tak layak disebut sebagai koperasi. 

Salah seorang insan yang pernah mengabdikan diri pada Credit Union (CU) dan posisi sekarang menjadi Kepala Desa mengaku sangat dilematis dengan Koperasi Merah Putih. Di satu sisi ia sangat paham tentang Perkoperasian, tapi di sisi lain sebagai Kepala Desa, pihaknya mendapat tekanan agar tetap membentuk Kopdes Merah Putih. Jika tidak membentuk Kopdes Merah Putih maka Dana Desa tidak dicairkan tahap berikutnya. 
 
Saya pun menyarankan untuk buat perlawanan. Mereka tidak punya hak untuk menahan hak anda dan anda tidak melanggar apapun. Mereka yang berani mengancam anda yang  melanggar Konsitusi dan UU. Kalau  anda berani menyatakan secara terbuka maka akan banyak yang membela anda...Saat ini, bangsa ini  butuh keberanian untuk melawan kebobrokan....jangan remehkan diri anda, anda sangat kuat. Lawan!

Ini hanya pernyataan salah satunya. Di berbagai forum lain saya mendengar ancaman ancaman serupa. Beginikah cara mengelola republik ini?

*Penulis adalah Ketua Asosiasi Kades Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) 

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya