Berita

Alat dan mesin pertanian/Net

Politik

Menteri Amran Wajib Awasi Ketat Penyaluran Bantuan Alat Pertanian

SENIN, 07 JULI 2025 | 19:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Pertanian didorong mengawasi ketat  penyaluran bantuan alat pertanian agar tepat sasaran.

"Agar penggunaan alat pertanian dapat benar-benar membantu petani yang membutuhkan,” kata Anggota Komisi VI DPR Usman Husin dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Senin 7 Juli 2025.

Usman mengaku telah menerima laporan terkait adanya penyaluran alat pertanian yang tidak tepat sasaran.


Seperti alat yang diterima oleh kelompok petani yang tidak membutuhkan atau bahkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran sangat memprihatinkan. Bantuan alat pertanian seharusnya menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah-daerah yang paling membutuhkan, bukan malah menyulitkan petani," kata politikus PKB ini.

Menurut Usman, alat pertanian harus berfungsi sebagai penunjang utama untuk mendongkrak hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan alat pertanian, kata Usman, bisa merugikan petani yang selama ini sangat mengandalkan bantuan tersebut untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya.

"Kami mendesak Kementerian Pertanian untuk tidak hanya fokus pada penyaluran alat, tetapi juga menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan alat yang disalurkan sampai ke petani yang membutuhkan dan dapat dimanfaatkan dengan baik," demikian Usman.

Menteri Amran dalam kesempatan tersebut langsung memberikan instruksi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk memantau langsung penyaluran bantuan alat pertanian di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut data Kementerian Pertanian, pada tahun 2024, sekitar 20 persen dari 100.000 unit alat pertanian yang disalurkan ke daerah-daerah rawan pangan di Indonesia tidak digunakan secara optimal.

Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara alat yang disalurkan dengan kebutuhan lokal, serta kurangnya pemahaman petani tentang cara penggunaan alat tersebut.



Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya