Berita

Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Harus Diadili Buat Kembalikan Kepercayaan Dunia Internasional

SENIN, 07 JULI 2025 | 01:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden ke-7 RI Joko Widodo harus diadili atas kepemimpinannya selama 10 tahun yang merusak bangsa. Hal itu agar mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

Begitu disampaikan mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M Massardi dalam video yang diunggah di kanal YouTube RMOLTV bertajuk 'Mengapa Jokowi Harus Diadili? Ini Dalil Keras Adhie Massardi'.

"Kita kan harus mempercepat meyakinkan dunia bahwa di negara kita ini ada hukum. Lalu, cara yang paling cepat apa? Ya mengadili Joko Widodo, orang yang paling bertanggungjawab, bekas kepala negara kemudian diadili, kemudian divonis penjara, bahwa kemudian dia nanti dikasih grasi itu lain soal. Tetapi, dengan mengadili pelaku yang merusak bangsa ini, dunia internasional akan percaya bahwa ada hukum di negara kita ini," kata Adhie dikutip, Minggu, 6 Juli 2025.


Ia lantas mengacu pada kondisi politik di Korea Selatan. Di sana, banyak bekas presidennya yang dipenjara. 

"Nah di dalam rezim ekonomi itu, hukum itu harus nomor satu. Perjanjian-perjanjian itu hukum. Nah, Korea itu menjaga itu, karena setiap ada presiden korupsi, nggak banyak-banyak juga, langsung dikejar, diadili, dihukum," terang Adhie.

Sehingga, lanjut dia, meskipun Presiden Korea bergonta-ganti masuk bui, tetapi dunia internasional dan kalangan bisnis masih percaya bahwa Negeri Ginseng itu tetap terdepan dalam urusan ekonomi. 

"Jadi, banyak negara kan selalu cermin penegakan hukum itu, hukum itu bisa tegak, dianggap tegak itu kalau bisa menghukum, mengadili orang yang berkuasa. Kalau bisa menghukum orang kuat. Jadi, kalau ada orang kuat bisa dihukum karena dia melanggar UU, itu cermin bahwa negara itu, negara berdasarkan hukum, hukumnya itu berkeadilan," jelasnya.

Untuk itu, Adhie mengaku selalu berpesan kepada orang-orang di lingkaran Presiden Prabowo Subianto agar bisa mengembalikan kepercayaan dan harkat martabat Indonesia di dunia internasional. 

"Ini bukan soal utang budi, ini untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, agar kembali dihormati martabatnya," pungkas Adhie.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya