Berita

Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Harus Diadili Buat Kembalikan Kepercayaan Dunia Internasional

SENIN, 07 JULI 2025 | 01:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden ke-7 RI Joko Widodo harus diadili atas kepemimpinannya selama 10 tahun yang merusak bangsa. Hal itu agar mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

Begitu disampaikan mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M Massardi dalam video yang diunggah di kanal YouTube RMOLTV bertajuk 'Mengapa Jokowi Harus Diadili? Ini Dalil Keras Adhie Massardi'.

"Kita kan harus mempercepat meyakinkan dunia bahwa di negara kita ini ada hukum. Lalu, cara yang paling cepat apa? Ya mengadili Joko Widodo, orang yang paling bertanggungjawab, bekas kepala negara kemudian diadili, kemudian divonis penjara, bahwa kemudian dia nanti dikasih grasi itu lain soal. Tetapi, dengan mengadili pelaku yang merusak bangsa ini, dunia internasional akan percaya bahwa ada hukum di negara kita ini," kata Adhie dikutip, Minggu, 6 Juli 2025.


Ia lantas mengacu pada kondisi politik di Korea Selatan. Di sana, banyak bekas presidennya yang dipenjara. 

"Nah di dalam rezim ekonomi itu, hukum itu harus nomor satu. Perjanjian-perjanjian itu hukum. Nah, Korea itu menjaga itu, karena setiap ada presiden korupsi, nggak banyak-banyak juga, langsung dikejar, diadili, dihukum," terang Adhie.

Sehingga, lanjut dia, meskipun Presiden Korea bergonta-ganti masuk bui, tetapi dunia internasional dan kalangan bisnis masih percaya bahwa Negeri Ginseng itu tetap terdepan dalam urusan ekonomi. 

"Jadi, banyak negara kan selalu cermin penegakan hukum itu, hukum itu bisa tegak, dianggap tegak itu kalau bisa menghukum, mengadili orang yang berkuasa. Kalau bisa menghukum orang kuat. Jadi, kalau ada orang kuat bisa dihukum karena dia melanggar UU, itu cermin bahwa negara itu, negara berdasarkan hukum, hukumnya itu berkeadilan," jelasnya.

Untuk itu, Adhie mengaku selalu berpesan kepada orang-orang di lingkaran Presiden Prabowo Subianto agar bisa mengembalikan kepercayaan dan harkat martabat Indonesia di dunia internasional. 

"Ini bukan soal utang budi, ini untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, agar kembali dihormati martabatnya," pungkas Adhie.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya