Berita

Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Harus Diadili Buat Kembalikan Kepercayaan Dunia Internasional

SENIN, 07 JULI 2025 | 01:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden ke-7 RI Joko Widodo harus diadili atas kepemimpinannya selama 10 tahun yang merusak bangsa. Hal itu agar mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

Begitu disampaikan mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M Massardi dalam video yang diunggah di kanal YouTube RMOLTV bertajuk 'Mengapa Jokowi Harus Diadili? Ini Dalil Keras Adhie Massardi'.

"Kita kan harus mempercepat meyakinkan dunia bahwa di negara kita ini ada hukum. Lalu, cara yang paling cepat apa? Ya mengadili Joko Widodo, orang yang paling bertanggungjawab, bekas kepala negara kemudian diadili, kemudian divonis penjara, bahwa kemudian dia nanti dikasih grasi itu lain soal. Tetapi, dengan mengadili pelaku yang merusak bangsa ini, dunia internasional akan percaya bahwa ada hukum di negara kita ini," kata Adhie dikutip, Minggu, 6 Juli 2025.


Ia lantas mengacu pada kondisi politik di Korea Selatan. Di sana, banyak bekas presidennya yang dipenjara. 

"Nah di dalam rezim ekonomi itu, hukum itu harus nomor satu. Perjanjian-perjanjian itu hukum. Nah, Korea itu menjaga itu, karena setiap ada presiden korupsi, nggak banyak-banyak juga, langsung dikejar, diadili, dihukum," terang Adhie.

Sehingga, lanjut dia, meskipun Presiden Korea bergonta-ganti masuk bui, tetapi dunia internasional dan kalangan bisnis masih percaya bahwa Negeri Ginseng itu tetap terdepan dalam urusan ekonomi. 

"Jadi, banyak negara kan selalu cermin penegakan hukum itu, hukum itu bisa tegak, dianggap tegak itu kalau bisa menghukum, mengadili orang yang berkuasa. Kalau bisa menghukum orang kuat. Jadi, kalau ada orang kuat bisa dihukum karena dia melanggar UU, itu cermin bahwa negara itu, negara berdasarkan hukum, hukumnya itu berkeadilan," jelasnya.

Untuk itu, Adhie mengaku selalu berpesan kepada orang-orang di lingkaran Presiden Prabowo Subianto agar bisa mengembalikan kepercayaan dan harkat martabat Indonesia di dunia internasional. 

"Ini bukan soal utang budi, ini untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, agar kembali dihormati martabatnya," pungkas Adhie.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya