Berita

Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Harus Diadili Buat Kembalikan Kepercayaan Dunia Internasional

SENIN, 07 JULI 2025 | 01:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden ke-7 RI Joko Widodo harus diadili atas kepemimpinannya selama 10 tahun yang merusak bangsa. Hal itu agar mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

Begitu disampaikan mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M Massardi dalam video yang diunggah di kanal YouTube RMOLTV bertajuk 'Mengapa Jokowi Harus Diadili? Ini Dalil Keras Adhie Massardi'.

"Kita kan harus mempercepat meyakinkan dunia bahwa di negara kita ini ada hukum. Lalu, cara yang paling cepat apa? Ya mengadili Joko Widodo, orang yang paling bertanggungjawab, bekas kepala negara kemudian diadili, kemudian divonis penjara, bahwa kemudian dia nanti dikasih grasi itu lain soal. Tetapi, dengan mengadili pelaku yang merusak bangsa ini, dunia internasional akan percaya bahwa ada hukum di negara kita ini," kata Adhie dikutip, Minggu, 6 Juli 2025.


Ia lantas mengacu pada kondisi politik di Korea Selatan. Di sana, banyak bekas presidennya yang dipenjara. 

"Nah di dalam rezim ekonomi itu, hukum itu harus nomor satu. Perjanjian-perjanjian itu hukum. Nah, Korea itu menjaga itu, karena setiap ada presiden korupsi, nggak banyak-banyak juga, langsung dikejar, diadili, dihukum," terang Adhie.

Sehingga, lanjut dia, meskipun Presiden Korea bergonta-ganti masuk bui, tetapi dunia internasional dan kalangan bisnis masih percaya bahwa Negeri Ginseng itu tetap terdepan dalam urusan ekonomi. 

"Jadi, banyak negara kan selalu cermin penegakan hukum itu, hukum itu bisa tegak, dianggap tegak itu kalau bisa menghukum, mengadili orang yang berkuasa. Kalau bisa menghukum orang kuat. Jadi, kalau ada orang kuat bisa dihukum karena dia melanggar UU, itu cermin bahwa negara itu, negara berdasarkan hukum, hukumnya itu berkeadilan," jelasnya.

Untuk itu, Adhie mengaku selalu berpesan kepada orang-orang di lingkaran Presiden Prabowo Subianto agar bisa mengembalikan kepercayaan dan harkat martabat Indonesia di dunia internasional. 

"Ini bukan soal utang budi, ini untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, agar kembali dihormati martabatnya," pungkas Adhie.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya