Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

BRICS Desak Reformasi IMF, Serukan Distribusi Hak Suara Lebih Adil

MINGGU, 06 JULI 2025 | 09:28 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri-menteri keuangan dari kelompok negara-negara berkembang BRICS secara tegas menyerukan reformasi Dana Moneter Internasional (IMF), dengan fokus pada redistribusi hak suara yang lebih mencerminkan realitas ekonomi global saat ini. 

Seruan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama usai pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil pada Sabtu waktu setempat, 5 Juli 2025.

"Penataan ulang kuota harus mencerminkan posisi relatif para anggota dalam ekonomi global, sambil melindungi bagian kuota dari anggota termiskin," tulis para menteri dalam pernyataan bersama, yang untuk pertama kalinya menyatukan sikap negara-negara BRICS terkait reformasi IMF, seperti dimuat Telegraph.


Reformasi yang diusulkan termasuk perubahan pada sistem kuota IMF yang selama ini menentukan besaran kontribusi dan hak suara suatu negara, serta mengakhiri tradisi pimpinan IMF yang selalu berasal dari Eropa. 

Para menteri menekankan perlunya formula baru dalam distribusi kuota yang mempertimbangkan hasil ekonomi dan daya beli riil masing-masing negara.

Mereka juga menegaskan pentingnya mereformasi manajemen IMF yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat.

"Dengan penuh rasa hormat terhadap proses seleksi berdasarkan prestasi, representasi regional harus ditingkatkan untuk manajemen IMF, mengatasi kesepakatan para pejabat pasca-Perang Dunia II yang kuno dan tidak sesuai dengan tatanan dunia saat ini," tegas mereka.

Selain reformasi IMF, pernyataan tersebut juga mengonfirmasi bahwa BRICS sedang membahas pembentukan mekanisme jaminan baru yang akan didukung oleh New Development Bank (NDB), lembaga keuangan multilateral yang didirikan oleh BRICS. 

Mekanisme ini bertujuan untuk menurunkan biaya pembiayaan dan memperkuat investasi di negara-negara berkembang.

Seruan datang menjelang pertemuan puncak para pemimpin BRICS di Rio de Janeiro, yang akan menjadi yang pertama setelah kelompok tersebut diperluas tahun lalu. 

Kini, BRICS tidak hanya beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, tetapi juga mencakup Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Perluasan tersebut telah memperkuat pengaruh diplomatik BRICS sebagai suara utama negara-negara berkembang di belahan bumi selatan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya