Menteri-menteri keuangan dari kelompok negara-negara berkembang BRICS secara tegas menyerukan reformasi Dana Moneter Internasional (IMF), dengan fokus pada redistribusi hak suara yang lebih mencerminkan realitas ekonomi global saat ini.
Seruan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama usai pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil pada Sabtu waktu setempat, 5 Juli 2025.
"Penataan ulang kuota harus mencerminkan posisi relatif para anggota dalam ekonomi global, sambil melindungi bagian kuota dari anggota termiskin," tulis para menteri dalam pernyataan bersama, yang untuk pertama kalinya menyatukan sikap negara-negara BRICS terkait reformasi IMF, seperti dimuat Telegraph.
Reformasi yang diusulkan termasuk perubahan pada sistem kuota IMF yang selama ini menentukan besaran kontribusi dan hak suara suatu negara, serta mengakhiri tradisi pimpinan IMF yang selalu berasal dari Eropa.
Para menteri menekankan perlunya formula baru dalam distribusi kuota yang mempertimbangkan hasil ekonomi dan daya beli riil masing-masing negara.
Mereka juga menegaskan pentingnya mereformasi manajemen IMF yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat.
"Dengan penuh rasa hormat terhadap proses seleksi berdasarkan prestasi, representasi regional harus ditingkatkan untuk manajemen IMF, mengatasi kesepakatan para pejabat pasca-Perang Dunia II yang kuno dan tidak sesuai dengan tatanan dunia saat ini," tegas mereka.
Selain reformasi IMF, pernyataan tersebut juga mengonfirmasi bahwa BRICS sedang membahas pembentukan mekanisme jaminan baru yang akan didukung oleh New Development Bank (NDB), lembaga keuangan multilateral yang didirikan oleh BRICS.
Mekanisme ini bertujuan untuk menurunkan biaya pembiayaan dan memperkuat investasi di negara-negara berkembang.
Seruan datang menjelang pertemuan puncak para pemimpin BRICS di Rio de Janeiro, yang akan menjadi yang pertama setelah kelompok tersebut diperluas tahun lalu.
Kini, BRICS tidak hanya beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, tetapi juga mencakup Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Perluasan tersebut telah memperkuat pengaruh diplomatik BRICS sebagai suara utama negara-negara berkembang di belahan bumi selatan.
