Berita

Wapres Gibran Rakabuming Raka/RMOL

Politik

Rakyat Kecewa Puan Maharani Tak Tanggapi Tuntutan Copot Gibran

MINGGU, 06 JULI 2025 | 05:34 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tuntutan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI adalah soal yang sangat dalam, yaitu soal kelanjutan eksistensi negara, bangsa dan masa depan rakyat yang hidup di dalamnya. 

"Karena begitu serius dan mendesaknya pemakzulan Gibran ini, maka para purnawirawan yang sudah rata-rata sepuh itu terpaksa harus turun gunung," kata peneliti media dan politik Buni Yani dikutip Minggu 6 Juli 2025.

Padahal, kata Buni Yani, seharusnya para sesepuh TNI ini mencukupkan diri untuk melakukan ibadah di masa pensiun. 


"Tetapi panggilan yang didasari oleh kecintaan pada bangsa dan negara memaksa mereka harus kembali berjuang bersama rakyat," kata Buni Yani.

Seharusya Ketua DPR Puan Maharani, juga seluruh anggota DPR, memahami persoalan genting ini dan menjadikannya agenda mendesak yang harus segera ditindaklanjuti. 

"DPR tidak bisa lagi menipu rakyat dengan alasan receh dan bodoh seolah rakyat tidak bisa berpikir rasional," kata Buni Yani.

Kata Buni Yani, membuat alibi bahwa surat tuntutan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI belum ditemukan, padahal mereka punya organisasi besar yang seharusnya punya administrasi rapi, membuat rakyat muak dan marah.

"Jarak ruangan Puan dengan Sekretariat Jenderal DPR tidaklah jauh dan berita mengenai tuntutan para purnawirawan TNI sudah menjadi berita nasional, apa kira-kira yang menyebabkan Puan dan DPR berani melakukan pembodohan kepada rakyat?" tanya Buni Yani.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn), Slamet Soebijanto menyatakan, Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR apabila surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia, tak kunjung direspons.

Slamet mengatakan pihaknya telah melakukan pendekatan dengan cara yang sopan. Namun, mereka tidak juga mendapatkan timbal balik yang semestinya.

“Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, nggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan,” kata Slamet dalam konferensi pers di di Hotel Arion Suites, Kemang, Jakarta, Rabu 2 Juli 2025.




Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya