TNI AD Tak Keberatan Pemprov Aceh Kelola Tanah Lapangan Blang Padang

TNI Angkatan Darat tidak mempersoalkan Pemprov Aceh mengelola Tanah Lapangan Blang Padang di Kota Banda Aceh, namun dilakukan dengan prosedur yang tepat. 

Terlebih pengelolaan Tanah Lapangan Blang Padang berkaitan dengan izin dari Pemerintah Pusat yang turun melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). 

”Yang harus dipedomani adalah bahwa perubahan tersebut perlu dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam keterangan resmi, Sabtu 5 Juli 2025.

Untuk persoalan lahan, menurut Wahyu, TNI AD mendapatkan amanah dari Kemenkeu dan Kemhan secara resmi. 

Itu sebabnya, TNI AD meminta Pemda Aceh berkomunikasi dan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Menkeu Sri Mulyani sebagai pengelola barang untuk mengubah Penetapan Status Pengguna atau PSP.

”Setelah itu tentu Kemenkeu akan melaksanakan beberapa mekanisme terkait penilaian maupun pertimbangan-pertimbangan lainnya,” kata Wahyu.

Nantinya, bila Kemenkeu sudah mengubah PSP dari Kemhan kepada Pemprov Aceh, menurut Wahyu, maka Kemhan sebagai pengguna barang bakal memerintahkan TNI AD selaku kuasa pengguna barang menyerahkan pengelolaan lahan tersebut kepada Pemprov Aceh. 

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa TNI AD tidak mempermasalahkan jika Pemprov Aceh akan mengelola tanah tersebut, tentunya setelah ada perubahan PSP, karena sebenarnya TNI AD juga sudah cukup banyak menerima bantuan tanah dari pemda di wilayah melalui mekanisme yang berlaku,” kata Wahyu. 

Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dikabarkan telah menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait status pengelolaan Lapangan Blang Padang.

Muzakir Manaf meminta lahan tersebut dijadikan tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.