Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Hendra Gunawan (kiri)/RMOL
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen menggandeng swasta untuk menjadi motor penggerak Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam industri nikel.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Hendra Gunawan dalam kick off Harita Nickel Journalism Award 2025 yang dirangkai diskusi di Hotel AONE, Jalan KH Wahid Hasyim, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Juli 2025.
Hendra menjelaskan, acara yang diberi tajuk "Uncovering ESG Transformation in Indonesia's Nickel Mining Industry" Itu memberikan kontribusi positif bagi program ESG yang digalakkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Mari kita jadikan momentum ini sebagai penggerak transformasi ESG yang nyata dalam industri mineral Indonesia demi mendukung pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi ini dan mendatang," ujar Hendra.
Dia menjelaskan, Indonesia memiliki sumber daya mineral beragam, di antaranya nikel, bauksit, timah, emas, perak, dan besi. Semuanya itu memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi mendukung transisi energi.
"Kita memiliki keunggulan cadangan terbesar untuk tanah dan nikel, selanjutnya bauksit dan tembaga. Saat ini cadangan nikel sebesar 5,3 miliar ton ore dan 18,5 miliar ton ore sumber daya dan cadangan," urainya.
Lebih rinci, Hendra menyebutkan sumber daya mineral tersebut ada di sebagian wilayah Indonesia, utamanya di bagian timur Indonesia sehingga menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah di tengah permintaan yang tinggi.
"Misalnya untuk pasar nikel saat ini mengalami tantangan tarif Amerika Serikat berdampak pada ekspor nikel primer. Perang dagang di Timur Tengah mendukung harga, kondisi di China yang mendapatkan stimulus ekonomi dan rencana konsumsi, serta perang dagang memperoleh ekspor stainless steel," tutur Hendra.
"Kondisi ini menjadikan nilai kompetitif negara kita meningkat dengan mengelola tambang nikel yang lebih berkelanjutan, dan membangun hilirisasi dalam negeri lebih beragam untuk produk turunan nikel," sambungnya.
Pada tahun 2024, sektor pertambangan telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mineral dan batu bara sebesar kurang lebih Rp140,46 triliun sekaligus menyerap sekitar 340 ribu tenaga kerja.
Untuk mempertahankan dan meningkatkan penerimaan sektor pertambangan, Indonesia membutuhkan transformasi dan data kelola pertambangan yang merespons segala perubahan dan ketidakpastian dengan cepat.
"Diharapkan industri nikel dapat bersifat
agile, yaitu peningkatan responsif terhadap perubahan, peningkatan kualitas produk dan layanan, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan efisiensi tim, dan peningkatan inovasi," ungkapnya.
