Bias Korupsi Dana Hibah, Gerindra Jatim: Ada Penggiringan Opini Sudutkan Khofifah

Kasus korupsi dana hibah Provinsi Jawa Timur yang ditangani KPK saat ini tidak hanya persoalan hukum. Namun, kasus tersebut sudah mulai digunakan pihak tertentu menjadi menyerang pribadi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Begitu dikatakan Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Zulfahmy Wahab mengomentari diseretnya Khofifah di dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran (TA) 2021-2022. 

“Saat ini kasus korupsi dana hibah Jatim yang ditangani KPK sudah mulai bias, isue ini sudah tercium dijadikan pihak tertentu sebagai alat pemukul untuk menyerang karakter Khofifah,” kata Zulfahmy kepada wartawan, Jumat 4 Juli 2025.

Zulfahmy mengatakan, kabar pemanggilan KPK terhadap Khofifah, sudah dipakai sebagai sarana penggiringan opini yang tendensius serta fitnah menghakimi. 

Katanya, menjadikan Khofifah sebagai obyek pembunuhan karakter tentu dianggap menarik bagi pihak tertentu. Ini lantaran Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat Nahdlatul Ulama itu dinilai telah menorehkan banyak capaian prestasi selama memimpin Provinsi Jatim.

“Ini tentu tidak adil, karena Ibu Khofifah tokoh yang dinilai berprestasi dan berpotensi di pentas nasional, kemudian pihak-pihak tertentu berusaha membuat beliau layu sebelum berkembang. Ini sikap yang tidak bijak,” ketusnya.

Dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim beberapa tokoh besar juga sempat disebut-sebut KPK. Ada mantan ketua DPD RI La Nyalla Mataliti dan Abdul Halim Iskandar mantan Menteri Desa. 

"Bukan berarti dua tokoh ini kurang populer. Tapi yang sekarang paling populer Ibu Khofifah, maka serangan ke personal Bu Khofifah lebih dahsyat,” tandas mantan aktivis PB PMII ini.