Berita

Dalai Lama/Net

Dunia

India Dukung Dalai Lama Tentukan Penerus, Tolak Intervensi Tiongkok

JUMAT, 04 JULI 2025 | 16:12 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

India menyatakan dukungannya terhadap hak Dalai Lama untuk menentukan sendiri penerusnya pada ulang tahunnya yang ke-90. 

Sikap tersebut secara langsung bertentangan dengan klaim Tiongkok bahwa mereka memiliki wewenang untuk menyetujui suksesi pemimpin spiritual Tibet tersebut.

Menteri Urusan Parlemen dan Minoritas India, Kiren Rijij menegaskan bahwa tidak ada satupun pihak luar yang berhak mencampuri atau menentukan siapa pengganti Dalai Lama.


"Hanya dia (Dalai Lama) atau lembaganya yang berwenang membuat keputusan itu. Para pengikutnya sangat meyakini hal itu. Penting bagi para pengikutnya di seluruh dunia bahwa dia memutuskan penggantinya," tegasnya, seperti dimuat Reuters pada Jumat, 4 Juli 2025. 

Dalai Lama sendiri telah menyampaikan dalam pesan videonya bahwa hanya Gaden Phodrang Trust, lembaga yang ia dirikan, yang memiliki otoritas untuk mengidentifikasi reinkarnasi atau penerusnya kelak.

Pernyataan tersebut secara tersirat menolak klaim Tiongkok yang menyatakan memiliki hak untuk menyetujui suksesi Dalai Lama berdasarkan preseden dari masa kekaisaran. 

Beijing berulang kali menyebut Dalai Lama sebagai tokoh separatis yang berupaya memecah belah wilayah kedaulatan Tiongkok.

Sebagai respons, Kementerian Luar Negeri Tiongkok memperingatkan India agar tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka, dan mendesak New Delhi untuk berhati-hati dalam kata-kata maupun tindakannya.

"Kami berharap pihak India akan sepenuhnya memahami sifat yang sangat sensitif dari isu-isu terkait Tibet, mengakui sifat separatis anti-Tiongkok dari Dalai Lama ke-14," kata juru bicara Mao Ning dalam konferensi pers rutin hari Jumat.

Pemerintah India sendiri belum mengeluarkan tanggapan resmi terhadap pernyataan Tiongkok maupun mengenai rencana suksesi Dalai Lama.

India menjadi rumah bagi sekitar 100 ribu pengungsi Tibet, termasuk Dalai Lama yang melarikan diri dari Tibet ke India pada tahun 1959 setelah pemberontakan yang gagal melawan pemerintahan Tiongkok. 

Sejak itu, komunitas Tibet di India bebas menjalankan kehidupan beragama dan kegiatan budayanya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya