Tentara Junta Myanmar/Net
Junta militer Myanmar mengumumkan pembebasan 93 anak di bawah umur dari dinas militer.
Langkah tersebut diambil setelah PBB menuduh mereka dan sekutunya merekrut ratusan anak, banyak di antaranya digunakan dalam pertempuran bersenjata.
Surat kabar resmi junta militer Global New Light of Myanmar pada Jumat, 4 Juli 2025 menyebut keputusan mereka memberhentikan 93 anak yang direkrut secara ilegal dari militer.
“Sampai saat ini, hanya 18 kasus dugaan anak di bawah umur yang masih menunggu verifikasi,” ujar Komite Pemerintah yang menangani isu ini dalam laporan resminya.
Mereka menambahkan bahwa anak-anak yang diberhentikan juga telah menerima bantuan keuangan.
Langkah ini muncul setelah laporan Sekretaris Jenderal PBB bulan lalu yang menyatakan bahwa militer Myanmar dan kelompok bersenjata yang berafiliasi telah merekrut 467 anak laki-laki dan 15 anak perempuan sepanjang tahun lalu.
Lebih dari 370 anak di antaranya dikonfirmasi telah digunakan dalam operasi tempur, terutama di negara bagian Rakhine yang bergolak.
PBB juga mencatat bahwa meskipun kelompok anti-junta juga merekrut anak-anak, skalanya jauh lebih kecil dibandingkan militer Myanmar dan sekutunya.
Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak kudeta militer tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Aksi unjuk rasa damai yang semula meluas berubah menjadi konflik bersenjata di hampir seluruh penjuru negeri.
Saat ini, militer hanya mampu mempertahankan kendali atas wilayah dataran tengah negara tersebut, setelah kehilangan banyak daerah perbatasan ke tangan kelompok etnis dan milisi rakyat.
Pada 2024, junta kembali mengaktifkan undang-undang wajib militer demi mengisi kekuatan tempurnya yang terus terkuras. Anak-anak muda menjadi target utama perekrutan paksa, memicu keprihatinan internasional.
Data UNICEF menunjukkan hampir 3,5 juta warga Myanmar kini hidup mengungsi di dalam negeri akibat konflik, dan sepertiga dari mereka adalah anak-anak.
Menurut laporan PBB, wilayah Rakhine menjadi pusat tertinggi perekrutan anak, di mana sekitar 300 anak di bawah umur dipaksa bergabung dengan militer atau kelompok sekutu.
Reuters sebelumnya juga melaporkan bahwa anak-anak Rohingya, bahkan yang berusia 13 tahun, telah dikerahkan ke garis depan pertempuran.
