Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025/RMOL
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meresmikan penyelenggaraan ALFI Convex 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025.
Agenda ini akan digelar oleh Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang diselenggarakan pada tanggal 12–14 November 2025 di Hall 3 dan 3A, ICE BSD, Tangerang Selatan.
Acara tersebut merupakan bentuk komitmen mempercepat transformasi sektor logistik menuju Indonesia Emas 2045.
Airlangga menekankan pentingnya efisiensi logistik nasional yang saat ini masih menyumbang 14,29 persen dari PDB.
Ia mendorong biaya logistik ditekan hingga 8 persen paling lambat tahun 2030.
“Logistik adalah penghubung utama dari produsen ke konsumen, kunci daya saing nasional,” kata Airlangga.
Airlangga juga menyinggung neraca dagang RI yang surplus, namun masih defisit di sektor migas.
Ia mendorong perubahan skema ekspor-impor dari FOB-CIF menjadi CIF-CIF agar nilai tambah tak bocor ke luar negeri.
Airlangga berharap ALFI Convex menjadi momentum deregulasi logistik dan penguatan integrasi digital serta SDM sektor logistik.
Dengan transformasi ini, ia optimistis logistik RI makin kompetitif di tengah pasar global yang terus terbuka lewat kerja sama seperti CEPA, RCEP, hingga CPTPP.
“Dengan logistik yang efisien, harga barang terjangkau, investasi tumbuh, lapangan kerja tercipta,” ujarnya.
Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, menyambut arahan tersebut dengan menyebut tantangan logistik nasional membutuhkan sinergi lintas sektor.
“Silo antar kementerian dan asosiasi harus dihilangkan. Kolaborasi adalah kunci,” tegas Akbar.
Ia memaparkan sejumlah langkah konkret untuk mencapai efisiensi, mulai dari penyelesaian isu incoterms yang telah berlarut belasan tahun, integrasi sistem digital dalam NLE (National Logistics Ecosystem), hingga peninjauan kembali kebijakan pajak logistik seperti PPN atas freight cost yang tidak lazim secara global.
ALFI juga menyoroti pentingnya fasilitas pemeriksaan fisik terintegrasi di kawasan ekonomi khusus (KEK), transformasi digital rantai pasok, pengembangan clean logistics, dan integrasi logistik ASEAN hingga potensi dari One Belt One Road.
