Berita

Ketua Umum (Ketum) PP Himmah, Abdul Razak Nasution/Ist

Politik

PP Himmah Berharap Polri Tetap Istiqomah Berada di Tengah Masyarakat

RABU, 02 JULI 2025 | 20:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Momentum Hari Bhayangkara ke-79, Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) berharap Polri tetap istiqomah berada di tengah masyarakat.

Ketua Umum (Ketum) PP Himmah, Abdul Razak Nasution mengatakan, pihaknya mengucapkan selamat HUT ke-79 dan meminta Polri istiqomah keberadaannya di sendi-sendi kehidupan masyarakat.

"Pertama, selamat hari ulang tahun Polri ke-79, semoga Polri istiqomah keberadaannya untuk masyarakat," kata Razak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu, 2 Juli 2025.


Razak yang turut hadir di acara HUT ke-79 Polri di Monas pada Selasa, 1 Juli 2025 menilai, banyak personel Polri yang di luar tugasnya mendampingi dan berbuat untuk masyarakat.

"Ya sama-sama kita lihat lah bahwa banyak personel Polisi seantero nusantara yang inspiratif kemudian berdedikasi dan polisi yang bekerja untuk masyarakat. Kita melihat di lapangan, media sosial dan di Hoegeng Awards 2025 kemarin banyak contoh Bripka Joko itu polisi penggali kubur gratis," jelas Razak.

"Kompol Tatang membuat bimbel di Sumsel, ini sangat-sangat dibutuhkan masyarakat, Aipda I Gede Arya Suantara menanamkan nilai-nilai toleransi mendukung ilmu agama ditingkatkan untuk anak-anak di Desa Gontoran guna membentengi anak dan mencegah kenakalan remaja," sambung Razak

Razak berharap Polri ke depannya lebih Presisi untuk masyarakat, dan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri semakin maju dan istiqomah menjadi garda terdepan menyukseskan program pemerintahan Prabowo Subianto.

"Polri di bawah kepemimpinan Pak Sigit sangat banyak membantu dan berperan menjadi peranan vital bagi bangsa, contohnya kerja maraton untuk menyukseskan swasembada pangan, menyukseskan Makan Bergizi Gratis (MBG), membangun 200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Polri Mengajar dan lain sebagainya yang merupakan Asta cita bapak Presiden kita," terang Razak.

Meski begitu kata Razak, tak dapat dipungkiri masih banyak oknum yang melakukan pungli, penembakan, menyalahgunakan wewenang jabatannya, dan lain sebagainya.

"Yang saya tahu penduduk kita kurang lebih 280 juta jiwa, personel Polri 464 ribu bukan gampang memimpin hampir 500 ribu orang secara organisasi, secara kenegaraan yang baik dibuat, ada saja oknum yang bertindak tidak baik menyalahgunakan wewenangnya dan itu di luar kendali manusia," pungkas Razak.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya