SEMMI Kalimantan Tengah menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi yang dinilai kurang pro-rakyat/Istimewa
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kalimantan Tengah akan melaksanakan agenda Evaluasi 100 Hari Kinerja Gubernur Kalteng sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Evaluasi ini akan difokuskan pada enam persoalan utama yang mencuat dalam masa awal kepemimpinan Gubernur saat ini.
Ketua Umum SEMMI Kalteng, Afan Safrian menyampaikan, masih banyak kebijakan pemerintah provinsi yang berjalan tanpa arah yang jelas. Serta minim keberpihakan terhadap masyarakat luas, khususnya kelompok rentan dan masyarakat Kalteng.
“Evaluasi ini bukan sekadar kritik, tetapi panggilan untuk membangun pemerintahan yang transparan, adil, dan berpihak pada rakyat. Kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai persoalan yang sudah sangat nyata di hadapan kita,” kata Afan, dalam pernyataan resminya, Selasa 1 Juli 2025.
Ada enam Catatan Kritis SEMMI Kalteng sebagai evaluasi kinerja pemerintah provinsi. Yaitu minimnya transparansi dana hibah oleh Pemprov Kalteng yang dinilai tidak akuntabel dan tertutup. Proses seleksi penerima tidak jelas, dan penggunaan dana kerap tidak dapat dilacak. Hal ini membuka ruang korupsi dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kemudian, kerusakan lingkungan yang meluas akibat aktivitas pembukaan lahan, perkebunan, dan tambang tanpa pengawasan yang memperparah kerusakan hutan dan lingkungan hidup. Hal ini berdampak langsung pada keberlangsungan hidup masyarakat dan ekosistem lokal, sementara fungsi pengawasan pemerintah dianggap lemah.
Program Kartu Huma Betang yang jadi salah satu janji kampanye utama Gubernur juga tidak menunjukkan perkembangan berarti. Menurut Afan, minimnya informasi dan kejelasan pelaksanaan membuat program ini terkesan hanya sebagai alat omong kosong kampanye politik belaka.
SEMMI juga menilai ada tendensi antikritik dan minimnya dialog publik. Hal ini membuat demokrasi lokal terancam oleh pola komunikasi satu arah dari pemerintah provinsi. Tekanan terhadap aktivis, jurnalis, dan akademisi yang menyampaikan kritik merupakan indikasi bahaya terhadap kebebasan sipil dan kebebasan berekspresi.
Lanjut Afan, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, masih terpusat di kawasan perkotaan, membuat wilayah pedalaman dan daerah perbatasan makin terbenam dalam keterisolasian. Ketimpangan ini berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah.
Soal pemborosan anggaran untuk seremonial di tengah arahan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat juga ikut disorot SEMMI. Di mana Pemprov Kalteng justru masih kerap mengalokasikan dana untuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang tidak relevan dengan kebutuhan strategis pembangunan daerah.
Atas dasar itulah, SEMMI Kalteng menyerukan agar Gubernur melakukan koreksi terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Evaluasi ini akan ditindaklanjuti melalui forum terbuka turun ke jalan dalam waktu dekat.
“Kami akan terus mengawal agenda reformasi daerah ini. Pemerintahan harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan keberpihakan nyata kepada rakyat Kalimantan Tengah,” tandasnya.
