Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Pemecatan Pejabat Kemendag yang Sebut RI Tertinggal Dianggap Aneh

SELASA, 01 JULI 2025 | 20:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pencopotan mendadak pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengkritisi kondisi dalam negeri dinilai janggal dan memprihatinkan.

Hal tersebut dikatakan pengamat konstitusi, Defiyan Cori, yang mempertanyakan alasan pemecatan mendadak Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Olvy Andrianita setelah ia menyebut Indonesia tertinggal dibanding Afrika dalam merespon dinamika global.

"Sungguh aneh dan janggal serta miris dan memprihatinkan apabila cara-cara pencopotan pejabat dilakukan dengan mengekang hak asasinya berpendapat," kata Defiyan kepada RMOL, Selasa, 1 Juli 2025.


Ia menyebut tindakan ini sebagai bentuk pembungkaman birokrasi yang membahayakan profesionalisme aparatur negara.

"Jika, hanya sekedar pernyataan analitis yang disampaikan oleh seorang pejabat negara atau pemerintahan dijadikan alasan pembenaran pencopotan, lalu bagaimana dengan para pejabat yang telah terindikasi kuat melakukan tindak pidana korupsi namun tetap tidak dicopot dari jajaran kabinet?" sindir alumni Fakultas Ekonomi UGM itu.

Menurutnya, analisa yang disampaikan oleh Olvy atas kurang responsifnya sikap pemerintah Indonesia di tengah percaturan interaksi dunia semestinya menjadi masukan berharga dalam memperbaiki kebijakan dan budaya  di birokrasi.

Dalam hal ini Defiyan juga memperingatkan pemerintah akan kehilangan talenta-talenta terbaik dalam negeri jika pencopotan atau penurunan pangkat dan jabatan dilakukan karena masukan kritis.

"Artinya, Negara atau pemerintah akan kehilangan banyak waktu dan personalia terbaik jika terus melakukan penghargaan (rewards) dan hukuman (punishment) dengan sesuka hati (at will) di jajaran birokrasinya," tuturnya.

Sebagai informasi, Olvy memiliki pengalaman panjang di luar negeri, termasuk sebagai Atase Perdagangan di Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, serta pernah menjabat di KBRI Washington DC dan Vancouver, Kanada.

Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pejabat Kemendag soal alasan pencopotan Olvy yang sebenarnya.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Prediksi Mossad Gagal, Netanyahu Disebut Murka ke Direktur Intelijen

Senin, 23 Maret 2026 | 13:39

Kasus Andrie Yunus Bisa Diusut Timwas Intelijen DPR

Senin, 23 Maret 2026 | 13:23

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

Senin, 23 Maret 2026 | 13:09

Daftar Negara yang Terancam Bangkrut Akibat Perang Iran

Senin, 23 Maret 2026 | 12:53

Gebrakan Xiaomi SU7 2026: Ludes 15 Ribu Unit dalam 34 Menit, Daya Jelajah Tembus 900 Km!

Senin, 23 Maret 2026 | 12:37

H+2 Lebaran, Emas Antam Turun Rp50 Ribu

Senin, 23 Maret 2026 | 12:35

WFH Jangan Ganggu Kinerja Perusahaan, DPR Minta Pemerintah Hati-hati

Senin, 23 Maret 2026 | 12:31

124 Perusahaan Truk Kena Sanksi Saat Lebaran, Mayoritas Pelanggaran ODOL

Senin, 23 Maret 2026 | 12:08

Menhub Siapkan Strategi Khusus Amankan Arus Balik Lebaran 1447 H Lintas Sumatra-Jawa

Senin, 23 Maret 2026 | 11:27

DJP: Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta, Lapor SPT Tahunan Capai 8,7 Juta

Senin, 23 Maret 2026 | 11:03

Selengkapnya