Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Heboh Food Tray Impor, BGN Akui Tak Bisa Paksa Mitra Pakai Produk Lokal

SELASA, 01 JULI 2025 | 20:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak pernah melakukan impor food tray (nampan makanan) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara BGN, Redy Hendra Gunawan, menyatakan bahwa sejak uji coba program MBG berjalan pada Juni 2024, pihaknya sudah mendorong penggunaan food tray produksi dalam negeri.

"Posisi BGN sejak awal program ini berjalan adalah mendorong penggunaan food tray dari industri dalam negeri," kata Redy kepada RMOL, pada Selasa 1 Juli 2025.


Namun demikian, ia menjelaskan bahwa BGN tidak memiliki kewenangan untuk mewajibkan penggunaan produk lokal dalam program tersebut. Sebab, keputusan pembelian food tray sepenuhnya berada di tangan para mitra mandiri yang bekerja sama dengan BGN.

"Yang sekarang mengimpor food tray adalah mitra mandiri yang akan bekerja sama dengan BGN. Informasi terkait target, asal barang, dan lain-lain tentu bukan di BGN, tapi di Kemendag," jelas Redy.

Menurutnya, BGN telah beberapa kali mengimbau agar mitra menggunakan produk lokal. Namun, karena pembelian dilakukan secara pribadi dan bukan melalui skema pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Kami memang tidak mensyaratkan harus wajib dalam negeri, karena kami tidak berwenang, mitra melakukan pembelian pribadi bukan pengadaan barang jasa pemerintah yang terikat oleh aturan TKDN," pungkasnya.

Sebelumnya, penggunaan food tray impor dalam program MBG menuai kritik lantaran dinilai tidak sejalan dengan semangat keberpihakan terhadap industri nasional dan produk lokal yang digencarkan Presiden Prabowo Subianto.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya