Ini Biang Kerok Pendapatan Negara Turun Menurut Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pendapatan negara pada semester I tahun anggaran 2025 ini mengalami penurunan. 

Hal ini disebabkan karena pemerintah membatalkan penerapan PPN 12 persen dan juga dividen BUMN.

Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara pada semester I ini mencapai Rp1451,6 triliun secara bruto. Tapi secara netto, adalah Rp1.201,8 triliun. Terjadinya, perbedaan angka ini disebabkan karena adanya restitusi. 

Sri Mulyani mengatakan biang kerok dari melemahnya pendapatan negara di semester I TA 2025 ini karena adanya kegiatan ekonomi yang melemah, serta batalnya kenaikan PPN.

“Kita lihat dari sisi semester 1 terhadap total target masih di 48,3 persen. Dibandingkan dengan 3 tahun terakhir memang lebih rendah karena adanya beberapa tadi sudah dilihat ada beberapa kegiatan ekonomi yang melemah,” kata Sri Mulyani dalam rapat di Kompleks Parlemen, Selasa, 1 Juli 2025.

“Selain juga ada beberapa measure, seperti PPN 12 persen yang tidak jadi diberlakukan, atau hanya diberlakukan pada barang mewah, itu menyebabkan kita kehilangan target yang sebesar Rp71 triliun di APBN 2025 ini. Ini tentu mempengaruhi kinerja kita,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, naiknya harga migas juga mempengaruhi melemahnya APBN, dari asumsi yang menyebabkan penerimaan relatif lebih rendah. 

Meski demikian, menkeu tiga periode ini mengatakan jika merujuk pada kuartal 1 (Q1) ke kuartal 2 (Q2) terjadi kenaikan pendapatan.

“Dalam hal ini kita lihat Rp791 T. Ini kalau dibandingkan kuartal 4 di tahun 2024 semester satu, semester duanya Rp779 T  ini lebih tinggi. Namun semester satu kita lebih rendah dibandingkan tahun lalu,” bebernya.

Ia mengatakan kuartal pertama pada tahun 2025 ini, mengalami tekanan, karena batalnya menaikkan PPN, hingga BUMN yang deviden.

“Ini menggambarkan Q1 2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara, terutama beberapa hal tadi measure seperti PPN yang tidak jadi di-collect namun juga dividen dari BUMN yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara itu sekitar Rp80 T. Jadi sebetulnya pendapatan negara mengalami tekanan baik dari PPN maupun dividen BUMN sebesar Rp150 T sendiri 80+70,” tutupnya.