PDIP Baru Gelar Rapat Bahas Pemisahan Pemilu

Fraksi PDIP masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

“Kalau PDI Perjuangan hari ini baru akan rapat menyikapi hal tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP Aria Bima kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 1 Juli 2025. 

Aria Bima mengatakan, Ketua DPP PDIP Bidang Pemilu Kepala Daerah Deddy Yevri Sitorus menjadwalkan rapat untuk membahas sikap PDIP terkait putusan MK tersebut. 

“Tadi Pak Deddy Sitorus selaku ketua bidang Pemilu Pilkada baru mengadakan rapat untuk menentukan sikap DPP PDI Perjuangan seperti apa menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi,” jelas dia. 

Bagi Aria Bima, jika pemilu nasional dan daerah dipisahkan maka perlu kajian mendalam, mengingat, ada hal-hal yang bersifat vertikal antara pusat dan daerah. 

“Kalau yang saat ini pemilu lebih dilihat dari cara berpikir yang vertikal di mana pusat dilaksanakan kemudian di daerah. Kami masih butuh masukan dari berbagai narasumber implikasi putusan itu terhadap UU selanjutnya seperti apa,” tukasnya.