Berita

Pedagang beras/RMOL

Bisnis

Inflasi RI Juni 2025 Capai 1,87 Persen, Emas dan Beras Jadi Biang Kerok

SELASA, 01 JULI 2025 | 14:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi tahunan (yoy) Indonesia pada Juni 2025 sebesar 1,87 persen. Kenaikan ini diikuti oleh inflasi bulanan (mtm) sebesar 0,19 persen.

"Terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei 2025 menjadi 108,27 pada Juni 2025," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 1 Juli 2025.

Pudji menyebutkan, penyumbang utama inflasi tahunan datang dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak 9,3 persen dan memberikan andil 0,59 persen.


"Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah emas perhiasan," katanya.

Sementara itu, inflasi bulanan dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 0,46 persen dan kontribusi 0,13 persen terhadap inflasi nasional. 

Beberapa bahan pangan yang memicu lonjakan harga antara lain beras dengan andil 0,04 persen, cabai rawit (0,03 persen), serta bawang merah dan tomat masing-masing 0,02 persen.

Sementara itu kelompok pengeluaran transportasi juga tercatat ikut menyumbang inflasi pada Juni sebesar 0,07 persen, dengan andil 0,01 persen. 

"Inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara yang menyumbang andil inflasi 0,04 persen dengan tingkat inflasi 5,81 persen," kata Pudji.

Adapun pada periode ini, sebanyak 26 provinsi tercatat mengalami inflasi secara bulanan, tertinggi di Maluku sebesar 0,97 persen.

Namun demikian, 12 provinsi masih mencatat deflasi, dengan Papua Pegunungan menjadi wilayah yang mengalami penurunan harga terdalam, yakni sebesar 1,50 persen.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya