Berita

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha/RMOL

Politik

Kemenlu Sebut Ada 157 WNI Terancam Hukuman Mati

SENIN, 30 JUNI 2025 | 16:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Luar Negeri menyebut ada 158 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Hal itu disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha ketika rapat kerja bersama Komisi I DPR mengenai sejumlah isu strategis di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 30 Juni 2025.

“Berdasarkan data terakhir Kemlu, betul ada 157 WNI yang saat ini on going terancam hukuman mati baik yang sifatnya masih dalam proses litigasi maupun yang sudah berstatus hukum tetap atau inkrah,” kata Judha dalam rapat.


Ia mengurai dari 157 WNI yang bermasalah itu sebarannya 147 WNI ada di Malaysia, 3 di Uni Emirat Arab, 2 di Arab Saudi, 4 di Laos, dan 1 di Vietnam.

Dari total 157 tersebut jenis kasusnya 111 di antaranya adalah kasus peredaran narkotika dan 46 kasus pembunuhan. 

“Terkait hal tersebut, upaya upaya yang dilakukan oleh kemlu pertama kita sudah memiliki keputusan menlu mengenai pedoman penanganan kasus WNI yang terancam hukuman mati,” ucapnya.

Ia mengatakan dari pedoman tersebut dipastikan bahwa setiap WNI yang mendapatkan hukuman mati akan diberikan perlindungan hukum dari pemerintah.

“Jadi retainer lawyer sudah kita miliki baik di Malaysia maupun di Saudi utamanya,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya