Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Tak Bisa Tenang Usai Pensiun Akibat Lupa Daratan

MINGGU, 29 JUNI 2025 | 13:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi kini mulai melemah. Kekuasaan Jokowi ibarat kapal yang mulai bocor meskipun belum tenggelam sepenuhnya.

Pakar politik Prof. Ikrar Nusa Bhakti menyamakan gaya kepemimpinan Jokowi dengan Raja Louis XIV dari Prancis, yang terkenal dengan pernyataannya “Negara adalah saya”. 

"Jokowi menganggap ucapannya itu adalah hukum sendiri atau Sabda Pandhita Ratu," kata Ikrar lewat kanal YouTube miliknya, dikutip Minggu 29 Juni 2025.


Ia menilai Jokowi kerap membuat keputusan yang dianggap sebagai hukum mutlak, seperti yang ia sebut terjadi dalam kasus putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.

Ikrar mengkritik suasana di pemerintahan era Jokowi yang menurutnya diwarnai rasa takut. Para pejabat disebut tidak berani mengkritik karena khawatir terkena reshuffle, bahkan saling bersaing untuk dekat dengan presiden demi menjaga kekuasaan dan jabatan.

Ia juga menyoroti bahwa pengambilan keputusan di lingkar kekuasaan Jokowi tidak lagi berbasis diskusi kabinet, melainkan berdasarkan bisikan orang-orang terdekat yang belum tentu memiliki jabatan resmi.

“Bisa saja itu cenayang,” ujar Ikrar.

Menurut Ikrar, Jokowi menunjukkan sikap haus kekuasaan meski sudah menjabat selama dua periode. Upaya untuk melanjutkan pengaruh politiknya disebut dilakukan dengan mendorong Gibran maju dalam kontestasi pemilu.

Ia juga menyinggung polemik seputar ijazah Jokowi, yang menurutnya makin terbuka setelah adanya upaya dari sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Ikrar menyebut perkembangan teknologi membuat kebenaran soal ijazah tidak bisa ditutupi selamanya.

“Jika saja Jokowi tidak lupa daratan, ia mungkin bisa mengakhiri kepemimpinannya dengan mulus. Namun karena keserakahannya, ia akan mengalami crash landing yang menghancurkan segalanya,” kata Ikrar.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya