Tak Ada Lagi Tandem Kampanye Pasca Putusan MK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto menilai secara umum perubahan tersebut lebih meringankan parpol mengikuti pemilu. 

Pertimbangannya parpol dapat lebih fokus dan seksama dalam mempersiapkan calon capres/cawapres, cakada/cawakada, serta anggota legislatif baik untuk tingkat pusat maupun untuk tingkat daerah.

"Tidak seperti Pemilu 2024 kemarin, di mana calon-calonnya dipersiapkan secara sekaligus, baik capres/cawapres, caleg DPR RI, cagub/cawagub, cabup/cawabup atau cawali/cawawali dan caleg DPRD tingkat provinsi serta caleg DPRD tingkat kabupaten/kota," kata Mulyanto kepada wartawan, Minggu 29 Juni 2025.  

"Itu sungguh pekerjaan yang luar biasa besar dan menguras energi partai," sambungnya.

Mulyanto mengakui secara aspek sosialisasi calon, sistem lima kotak Pemilu 2024 lebih efisien, karena calon-calon tersebut bisa ditandemkan (sosialisasi secara bersama-sama dalam satu paket).

Artinya, mulai nama capres/cawapres, nama caleg DPR RI, caleg DPRD provinsi dan caleg DPRD kabupaten/kota dapat secara bersamaan disosialisasikan dalam satu paket.

"Dengan keputusan MK ini maka ke depan sistem paket tandem tersebut bagi parpol akan berubah menjadi dua, yakni paket tandem tingkat pusat, yang terdiri dari capres/cawapres dan caleg DPRI RI," kata Mulyanto.

"Serta paket tandem tingkat daerah, yakni tandem cagub/cawagub, cabup/cawabup atau calon walikota/calon wawali, caleg DPRD provinsi dan caleg DPRD kabupaten/kota," demikian Mulyanto.