Berita

Kabinet Merah Putih/Ist

Politik

Segera Bersihkan Geng Solo dari Kabinet Prabowo

MINGGU, 29 JUNI 2025 | 10:30 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Peneliti media dan politik Buni Yani menanggapi informasi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mencekal mantan Menteri Pendidikan Kabudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim ke luar negeri.

"Nadiem Makarim sudah dicekal keluar negeri menjelang pemeriksaannya, yang dibaca publik bahwa Nadim sudah pasti akan segera jadi tersangka," kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 29 Juni 2025.

Namun, kata Buni Yani, tentu tidak cukup sampai di Nadiem Makarim. 


Buni Yani menyesalkan Presiden Prabowo Subianto yang masih memberikan panggung kepada Geng Solo di Kabinet Merah Putih.

"Menkop Budi Arie Setiadi seharusnya sudah jadi tersangka dalam kasus judi online. Menkes Budi Gunadi Sadikin ditengarai mengubah gelar akademiknya dari Drs jadi Ir," kata Buni Yani.

Sementara Menteri ESDM, kata Buni Yani, terbukti melakukan hal tidak terpuji dalam mendapatkan gelar doktor di Universitas Indonesia (UI). 

Sedangkan Mendagri Tito Karnavian, sambung Buni Yani, melakukan keributan dengan memindahkan empat pulau Aceh ke Sumut. 

"Luhut Binsar Pandjaitan sudah barang tentu harus segera out karena menjadi representasi Jokowi par excvellence in all senses," kata Buni Yani.

Tetapi ini, lanjut Buni Yani, terpulang kembali ke Presiden Prabowo. Prabowo bisa menjadi katalisator sangat penting untuk mempersiapkan “Indonesia emas” yang selama ini menjadi jargon di mana-mana. 

"Ibarat masuk hutan belukar yang ditumbuhi banyak pohon beracun, Prabowo sudah harus mulai menebang pohon-pohon itu untuk membuat jalan setapak," kata Buni Yani.

Selama Presiden Prabowo terus ragu untuk menebang pohon-pohon berbahaya itu, semakin Indonesia dalam ketidakpastian. 

"Mulai sekarang sampai 2045 nanti, bukan Indonesia emas yang didapatkan, malah sebaliknya, Indonesia cemas menghantui di mana-mana," pungkas Buni Yani.





Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

UPDATE

Wisatawan Banjiri Kepulauan Seribu saat Libur Lebaran

Selasa, 24 Maret 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Meruya, 75 Petugas Pemadam Diterjunkan

Selasa, 24 Maret 2026 | 00:00

10 Desa di NTT Terdampak Banjir

Senin, 23 Maret 2026 | 23:27

KPK Bawa Yaqut Cholil Qoumas ke RS Polri

Senin, 23 Maret 2026 | 23:05

Pengunjung Diimbau Tak Buang Sampah Sembarangan di Taman Bendera Pusaka

Senin, 23 Maret 2026 | 23:01

Yaqut Cholil Kembali ke Rutan KPK

Senin, 23 Maret 2026 | 22:48

Kim Jong Un Terpilih Lagi jadi Presiden Korut

Senin, 23 Maret 2026 | 21:45

Benang Kusut Pengelolaan Keuangan, Kepala BKAD Purwakarta Diminta Mundur

Senin, 23 Maret 2026 | 21:17

Arus Balik H+2 Lebaran Mulai Terlihat di Terminal Rajabasa

Senin, 23 Maret 2026 | 20:24

Pimpinan MPR Sambut Baik Langkah Presiden Prabowo Percepat Transisi Energi

Senin, 23 Maret 2026 | 19:55

Selengkapnya